Sikap Bijak Presiden Joko Widodo atas Nasib 75 Pegawai KPK

Jawaban dan penjelasan ini diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas presiden kepada publik bukan hanya untuk kelompok mereka yang pro 75 pegawai gagal TWK tetapi kepada 250 juta masyarakat Indonesia. Di dalam negara hukum, tidak ada seorang pun yang kebal (imun) hukum apalagi hanya status pegawai KPK. Di satu sisi, petunjuk Presiden melegakan 75 pegawai KPK yang gagal TWK. Di sisi lain, menyesakkan dada pegawai KPK yang lulus TWK khususnya dan masyarakat yang peduli hukum, keadilan dan persamaan di muka hukum. Petunjuk Presiden tersebut telah menegasikan prinsip reward and punishment sehingga cara yang adil, jujur, dan proporsional ke depan adalah pimpinan KPK membuka kembali temuan-temuan BPK atas LHP KPK tahun 2018 dengan membentuk tim investigasi yang hasilnya dibuka kepada publik sehingga akan tampak mana loyang dan mana emas di KPK.

Baca juga: Ramai soal Tes Pegawai KPK, Iwan Fals Sampaikan Komentar Ini

Pengusutan tuntas ke dalam KPK merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi KPK yang selama lebih dari 10 tahun ditutupi pimpinan KPK. Sejalan dengan petunjuk Presiden adalah langkah tepat jika ke 75 pegawai KPK yang gagal TWK diberi kesempatan mengikuti pendidikan kedinasan memperdalam wawasan kebangsaan agar KPK ke depan diisi oleh ASN yang memiliki visi dan misi kebangsaan dan persatuan dalam pemberantasan korupsi. Terhadap pegawai KPK yang lolos TWK, segera tempatkan pada posisi strategis agar dapat melanjutkan kasus-kasus korupsi yang menanti di hadapannya.