Febri Diansyah Sebut Pegawai yang Tak Lolos TWK Telah Selamatkan Muka KPK
loading...
Mantan Juru bicara KPK, Febri Diansyah menyebut bahwa OTT kasus besar yang ditangani lembaga antikorupsi itu ditangani oleh penyelidik ataupun penyidik yang gagal tes wawasan kebangsaan. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Febri Diansyah mengatakan, operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dipimpin pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK). Pengungkapan kasus besar ini telah menyelamatkan muka KPK setelah disahkannya revisi undang-undang dan pimpinan baru.
"Jadi gini, OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca Revisi UU & Pimpinan baru ternyata ditangani Penyelidik/Penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial," ujar Febri dikutip dari akun Twitternya, Senin (10/5/2021).
Febri mengungkapkan, OTT kasus-kasus besar yang dilakukan oleh penyelidik atau pun penyidik KPK yang tak lolos TWK misalnya kasus suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dengen tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan terakhir OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat hari ini.
Baca juga: ICW Ungkap OTT Bupati Nganjuk Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
"Misal OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll," kata Febri.
Selain itu, menurut Febri, upaya menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik di KPK akan lebih berbahaya jika berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi. "Jangan sampai jadi cara baru, jika penyidiknya galak, maka dengan mudah diganti," katanya.
"Hal inilah yang dikhawatirkan sejak Revisi UU KPK dilakukan. Ancaman terhadap independensi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak membenarkan terkait adanya OTT terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Tak hanya Bupati Nganjuk, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.
Baca juga: Dewan Pengawas Akui Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
"Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," kata Ghufron saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (10/5/2021).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Nganjuk dikabarkan ditangkap oleh tim Satgas KPK terkait dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dia diduga menerima sejumlah uang terkait dugaan jual-beli jabatan tersebut.
Terpisah, Plt Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa kegiatan OTT tersebut merupakan kerja sama antara Bareskrim Polri dengan KPK. Saat ini, Novi dan pihak-pihak lainnya masih diperiksa dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status Novi dkk.
"Tim penyelidik akan segera menentukan sikap dalam waktu 1 X 24 jam terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Informasi perkembangan selanjutnya akan segera kami sampaikan," kata Ali.
"Jadi gini, OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca Revisi UU & Pimpinan baru ternyata ditangani Penyelidik/Penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial," ujar Febri dikutip dari akun Twitternya, Senin (10/5/2021).
Febri mengungkapkan, OTT kasus-kasus besar yang dilakukan oleh penyelidik atau pun penyidik KPK yang tak lolos TWK misalnya kasus suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dengen tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan terakhir OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat hari ini.
Baca juga: ICW Ungkap OTT Bupati Nganjuk Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK
"Misal OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll," kata Febri.
Selain itu, menurut Febri, upaya menyingkirkan pegawai-pegawai terbaik di KPK akan lebih berbahaya jika berdampak pada intervensi penanganan kasus korupsi. "Jangan sampai jadi cara baru, jika penyidiknya galak, maka dengan mudah diganti," katanya.
"Hal inilah yang dikhawatirkan sejak Revisi UU KPK dilakukan. Ancaman terhadap independensi," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak membenarkan terkait adanya OTT terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Tak hanya Bupati Nganjuk, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut.
Baca juga: Dewan Pengawas Akui Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Bermasalah
"Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," kata Ghufron saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (10/5/2021).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Nganjuk dikabarkan ditangkap oleh tim Satgas KPK terkait dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. Dia diduga menerima sejumlah uang terkait dugaan jual-beli jabatan tersebut.
Terpisah, Plt Juru bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa kegiatan OTT tersebut merupakan kerja sama antara Bareskrim Polri dengan KPK. Saat ini, Novi dan pihak-pihak lainnya masih diperiksa dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status Novi dkk.
"Tim penyelidik akan segera menentukan sikap dalam waktu 1 X 24 jam terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Informasi perkembangan selanjutnya akan segera kami sampaikan," kata Ali.
(abd)
Lihat Juga :
