Larangan Mudik Berlaku Menyeluruh, Transportasi di Wilayah Aglomerasi Tetap Beroperasi
Jum'at, 07 Mei 2021 - 19:19 WIB
loading...
Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menyatakan bahwa mudik dilarang di aglomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang dan untuk itu tidak akan dilakukan penyekatan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan peniadaan mudik dalam satu wilayah aglomerasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan untuk menjamin protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik.
Dalam siaran pers bersama Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dijelaskan sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah adalah peniadaan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Adapun pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya. Aktivitas mudik tetap dilarang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dihindari. Baca juga: Korlantas Serahkan Pelaksanaan Larangan Mudik Aglomerasi Pada Gubernur
Ketentuan yang ada sekarang, baik Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 juga sudah sejalan dan tidak ada perubahan.
“Kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobillitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini diterbitkan atas alasanpotensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito dalam siaran pers, Jumat (7/5/2021).
Dia menegaskan pelarangan atas semua bentuk mudik baik lintas daerah maupun dalam satu daerah (aglomerasi) seyogyanya tidak akan menghilangkan esensi mudik yaitu silaturahmi karena kebijakan ini dibuat mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. Silaturahmi termasuk aktivitas bermaaf-maafan yang merupakan salah satu ibadah bagi umat muslim tidak dilarang tetapi diberikan alternatif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini secara virtual.
Dalam siaran pers bersama Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dijelaskan sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah adalah peniadaan mudik yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Adapun pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya. Aktivitas mudik tetap dilarang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dihindari. Baca juga: Korlantas Serahkan Pelaksanaan Larangan Mudik Aglomerasi Pada Gubernur
Ketentuan yang ada sekarang, baik Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 juga sudah sejalan dan tidak ada perubahan.
“Kebijakan tetap yaitu peniadaan mudik, tujuannya agar tidak terjadi peningkatan mobillitas masyarakat pemicu kerumunan. Kebijakan ini diterbitkan atas alasanpotensi silaturahmi dengan kontak fisik yang terjadi saat bertemu yang berpotensi menimbulkan peningkatan peluang transmisi dalam lingkup keluarga,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito dalam siaran pers, Jumat (7/5/2021).
Dia menegaskan pelarangan atas semua bentuk mudik baik lintas daerah maupun dalam satu daerah (aglomerasi) seyogyanya tidak akan menghilangkan esensi mudik yaitu silaturahmi karena kebijakan ini dibuat mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. Silaturahmi termasuk aktivitas bermaaf-maafan yang merupakan salah satu ibadah bagi umat muslim tidak dilarang tetapi diberikan alternatif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini secara virtual.
Lihat Juga :
