Ajak Masyarakat Tidak Mudik, Doni Monardo Bacakan Pantun Cerewet
Kamis, 06 Mei 2021 - 07:49 WIB
loading...
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyuguhkan pantun untuk mengajak masyarakat tidak mudik guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyuguhkan pantun untuk mengajak masyarakat tidak mudik guna mencegah penyebaran virus Covid-19. Pantun dibawakan menjelang waktu berbuka puasa, di penghujung acara Rakor Penanganan Covid-19 dan Larangan Mudik di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Jl. Kapten A. Rivai No.3, Sungai Pangeran, Kota Palembang, Rabu (5/5/2021) sore.
Belum minum bikin tenggorokan seret
Menjelang buka siapkan es dawet
Agar korban covid tidak berderet
Tak apalah mulut ini harus selalu cerewet
“Hampir semua provinsi di Sumatera sudah saya datangi. Saya diperintah Bapak Presiden untuk keliling, memastikan pengendalian Covid-19 berada pada satu garis komando. Komando Bapak Presiden jelas, yaitu larangan mudik. Jangan lagi dinarasikan aneh-aneh. Jangan pula ditafsir macam-macam. Dilarang artinya ya dilarang, tidak boleh mudik,” tegas Doni yang juga menjabat Kepala BNPB itu, lewat keterangan resminya Kamis (6/5/2021). Baca juga: Waspada Varian Baru Covid-19, Doni Monardo: Kasus di Singapura dan Malaysia Meningkat
“Rabu siang kami ke Sumatera Selatan, Kamis (6/5/2021) ke Jambi lewat jalur darat. Maka lengkaplah 10 provinsi yang ada di Sumatera telah disambangi Ketua Satgas Doni Monardo,” jelas Egy Massadiah Tenaga Ahli BNPB yang ikut mendampingi. Baca juga: Kemenhub: Larangan Transportasi untuk Mudik Mulai Berlaku Hari Ini
Kehadiran Doni ke Palembang menjadi penting, mengingat dua alasan. Pertama, jumlah kasus aktif meningkat. Kedua, menjelang musim mudik Lebaran. Doni Monardo kembali mengingatkan pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Dia menegaskan, larangan mudik merupakan keputusan politik negara. "Jadi pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini. Ini adalah keputusan politik negara," tegasnya dalam talkshow 'Jaga Keluarga, Tidak Mudik' yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu, 5 Mei 2021.
Data BNPB per 3 Mei 2021 menyebutkan, terdapat 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengalami tren kenaikan jumlah kasus aktif. Pada tingkat provinsi, Sumatera Selatan juga menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif. Catatan Satgas Covid-19, per 4 Mei 2021, jumlah kasus aktif di Sumsel 1.417 (6.76%) di atas kasus aktif nasional yang 5.88%. Sementara jumlah kasus sembuh 18.499 (88,30%) di bawah kasus sembuh nasional yang 91.39%. Sedangkan, jumlah kasus meninggal 1.033 (4.93%) di atas kasus meninggal nasional yang 2.74%.
“Beberapa bulan lalu, Sumatera Selatan relatif landai. Tapi hari ini, sudah menunjukkan tren naik, bahkan menempati urutan ketiga nasional. Jadi, saya tekankan, jangan anggap enteng Covid-19. Sekali lagi, jangan anggap enteng! Ingat, masih ada 17% masyarakat kita yang tidak percaya Covid-19 itu ada,” kata Doni.
Ditambahkan, para pejabat harus mau cerewet. Bahkan, cerewetnya pejabat saja tidak cukup, tetapi harus melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Jalankan larangan mudik dengan penuh tanggung jawab untuk keselamatan rakyat. “Bapak Wagub, harap berkoordinasi dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Forkopimda lainnya untuk menyediakan sarana karantina. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, daripada menyesal kemudian tak ada guna,” tegas mantan Danjen Kopassus itu kepada Wagub Sumsel Mawardi Yahya.
Sudah banyak terjadi, para pemudik pulang membawa virus. Begitu ia kembali ke kota, yang ditinggal terpapar Covid. Karena faskes di daerah kurang memadai, akhirnya meninggal. Di satu daerah, bahkan seorang pemudik membawa virus dan menularkan ke satu RT. “Janganlah kita masa bodoh dan anggap enteng. Ingat, kasus India harus jadi pelajaran. Negara yang semula landai bahkan hampir bisa mengendalikan Covid-19, hanya karena perayaan tradisi, pelonggaran kegiatan olahraga, mendadak melonjak mengerikan. Kalau sudah seperti itu, sangat sulit mengendalikan. Berapa pun biaya tidak akan pernah cukup,” papar Doni Monardo.
Memungkasi arahannya, Doni Monardo melansir tiga inspirasi universal yang hendaknya bisa dijadikan pegangan. Pertama, prinsip “salus populi suprema lex”, yang artinya, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Kedua, amanat konstitusi negara (UUD 1945) bahwa negara wajib melindungi warga negaranya. “Terakhir, saya kutipkan surat Al-Ashr: Demi masa sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran,” kata Doni.
Lebih lanjut dia melengkapi dengan imbauan, agar mengerjakan kebajikan dengan saling menasihati untuk kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran. “Bersabarlah untuk tidak mudik. Mudik bisa diganti dengan silaturahim virtual. Dana mudik bisa ditransfer ke kampung untuk membantu kerabatnya. Niscaya, kita berada di jalan yang benar,” pungkasnya.
Belum minum bikin tenggorokan seret
Menjelang buka siapkan es dawet
Agar korban covid tidak berderet
Tak apalah mulut ini harus selalu cerewet
“Hampir semua provinsi di Sumatera sudah saya datangi. Saya diperintah Bapak Presiden untuk keliling, memastikan pengendalian Covid-19 berada pada satu garis komando. Komando Bapak Presiden jelas, yaitu larangan mudik. Jangan lagi dinarasikan aneh-aneh. Jangan pula ditafsir macam-macam. Dilarang artinya ya dilarang, tidak boleh mudik,” tegas Doni yang juga menjabat Kepala BNPB itu, lewat keterangan resminya Kamis (6/5/2021). Baca juga: Waspada Varian Baru Covid-19, Doni Monardo: Kasus di Singapura dan Malaysia Meningkat
“Rabu siang kami ke Sumatera Selatan, Kamis (6/5/2021) ke Jambi lewat jalur darat. Maka lengkaplah 10 provinsi yang ada di Sumatera telah disambangi Ketua Satgas Doni Monardo,” jelas Egy Massadiah Tenaga Ahli BNPB yang ikut mendampingi. Baca juga: Kemenhub: Larangan Transportasi untuk Mudik Mulai Berlaku Hari Ini
Kehadiran Doni ke Palembang menjadi penting, mengingat dua alasan. Pertama, jumlah kasus aktif meningkat. Kedua, menjelang musim mudik Lebaran. Doni Monardo kembali mengingatkan pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Dia menegaskan, larangan mudik merupakan keputusan politik negara. "Jadi pilihan untuk larangan mudik ini adalah pilihan yang sangat strategis dan kita semuanya harus mengikuti keputusan ini. Ini adalah keputusan politik negara," tegasnya dalam talkshow 'Jaga Keluarga, Tidak Mudik' yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Rabu, 5 Mei 2021.
Data BNPB per 3 Mei 2021 menyebutkan, terdapat 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang mengalami tren kenaikan jumlah kasus aktif. Pada tingkat provinsi, Sumatera Selatan juga menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus aktif. Catatan Satgas Covid-19, per 4 Mei 2021, jumlah kasus aktif di Sumsel 1.417 (6.76%) di atas kasus aktif nasional yang 5.88%. Sementara jumlah kasus sembuh 18.499 (88,30%) di bawah kasus sembuh nasional yang 91.39%. Sedangkan, jumlah kasus meninggal 1.033 (4.93%) di atas kasus meninggal nasional yang 2.74%.
“Beberapa bulan lalu, Sumatera Selatan relatif landai. Tapi hari ini, sudah menunjukkan tren naik, bahkan menempati urutan ketiga nasional. Jadi, saya tekankan, jangan anggap enteng Covid-19. Sekali lagi, jangan anggap enteng! Ingat, masih ada 17% masyarakat kita yang tidak percaya Covid-19 itu ada,” kata Doni.
Ditambahkan, para pejabat harus mau cerewet. Bahkan, cerewetnya pejabat saja tidak cukup, tetapi harus melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama. Jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Jalankan larangan mudik dengan penuh tanggung jawab untuk keselamatan rakyat. “Bapak Wagub, harap berkoordinasi dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan Forkopimda lainnya untuk menyediakan sarana karantina. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, daripada menyesal kemudian tak ada guna,” tegas mantan Danjen Kopassus itu kepada Wagub Sumsel Mawardi Yahya.
Sudah banyak terjadi, para pemudik pulang membawa virus. Begitu ia kembali ke kota, yang ditinggal terpapar Covid. Karena faskes di daerah kurang memadai, akhirnya meninggal. Di satu daerah, bahkan seorang pemudik membawa virus dan menularkan ke satu RT. “Janganlah kita masa bodoh dan anggap enteng. Ingat, kasus India harus jadi pelajaran. Negara yang semula landai bahkan hampir bisa mengendalikan Covid-19, hanya karena perayaan tradisi, pelonggaran kegiatan olahraga, mendadak melonjak mengerikan. Kalau sudah seperti itu, sangat sulit mengendalikan. Berapa pun biaya tidak akan pernah cukup,” papar Doni Monardo.
Memungkasi arahannya, Doni Monardo melansir tiga inspirasi universal yang hendaknya bisa dijadikan pegangan. Pertama, prinsip “salus populi suprema lex”, yang artinya, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Kedua, amanat konstitusi negara (UUD 1945) bahwa negara wajib melindungi warga negaranya. “Terakhir, saya kutipkan surat Al-Ashr: Demi masa sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran,” kata Doni.
Lebih lanjut dia melengkapi dengan imbauan, agar mengerjakan kebajikan dengan saling menasihati untuk kebenaran, dan menasihati untuk kesabaran. “Bersabarlah untuk tidak mudik. Mudik bisa diganti dengan silaturahim virtual. Dana mudik bisa ditransfer ke kampung untuk membantu kerabatnya. Niscaya, kita berada di jalan yang benar,” pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
