Antisipasi Gelombang Kedua Corona, DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario
loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menyatakan, pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan virus Corona. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris menyatakan, pemerintah harus mempersiapkan skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan virus Corona (Covid-19) di tanah air.
"Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat dalam menghadapi skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia. Seperti penambahan jumlah tempat tidur dan ICU khusus Covid-19, suplai oksigen, dan sebagainya. Lebih baik kita punya ketersediaan tempat tidur dan suplai oksigen yang surplus dan belum terpakai, ketimbang nanti kewalahan ketika dibutuhkan karena lonjakan penularan," tuturnya.
Di samping itu, kata Charles, pemerintah juga harus terus memperketat pintu-pintu masuk di perbatasan, dan juga pengetatan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. Serta harus kosisten dalam penerapan kebijakan larangan mudik.
"Data Kemenhub yang menyebut 27 juta orang tetap berniat mudik meski sudah ada larangan, bisa menjadi pegangan pemerintah bagaimana seharusnya penegakan aturan larangan mudik itu dilakukan," pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.
"Oleh karena itu, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat dalam menghadapi skenario terburuk untuk mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19 di Indonesia. Seperti penambahan jumlah tempat tidur dan ICU khusus Covid-19, suplai oksigen, dan sebagainya. Lebih baik kita punya ketersediaan tempat tidur dan suplai oksigen yang surplus dan belum terpakai, ketimbang nanti kewalahan ketika dibutuhkan karena lonjakan penularan," tuturnya.
Di samping itu, kata Charles, pemerintah juga harus terus memperketat pintu-pintu masuk di perbatasan, dan juga pengetatan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat. Serta harus kosisten dalam penerapan kebijakan larangan mudik.
"Data Kemenhub yang menyebut 27 juta orang tetap berniat mudik meski sudah ada larangan, bisa menjadi pegangan pemerintah bagaimana seharusnya penegakan aturan larangan mudik itu dilakukan," pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.
(maf)
Explore More