Kritik Kinerja DPR, Formappi Minta Hapus RUU Kontroversial dalam Prolegnas 2021

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan catatan evaluasinya mengenai kinerja DPR di masa persidangan ke-IV Tahun 2020-2021. Adapun salah satunya fungsi legislasi parlemen.

Catatannya itu terkait penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada masa persidangan IV, Selasa 4 Mei 2021.

Peneliti Formappi, Yohannes Taryono menilai penetapan ini tersebut bisa dianggap sebagai sesuatu di luar kebiasaan karena momentumnya sudah terlambat.

Sebagai sebuah perencanaan, kata dia, Daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas semestinya harus sudah ditetapkan sebelum tahun pelaksanaannya.

"Jika Prolegnas Prioritas 2021 dimaksudkan sebagai rujukan pelaksanaan fungsi legislasi sepanjang tahun 2021, maka penetapan Prolegnas Prioritas mestinya harus sudah dilakukan di akhir tahun 2020," kata Yohannes dalam catatan evaluasi Formappi yang digelar secara daring, Rabu (5/5/2021).

Dia juga menilai penetapan Prolegnas prioritas 2021 di Masa Sidang IV hanya akan berakibat pada minimnya hasil legislasi. Hal itu lantaran waktu pembahasan yang kian tipis sebagai efek keterlambatan penetapan Prolegnas Prioritas.

"Keterbatasan waktu yang tersisa sebagai akibat molornya pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 diperparah dengan kegagalan DPR untuk mengesampingkan RUU-RUU Kontraversial dari daftar RUU Prioritas tersebut," ujarnya.

Menurut dia, keputusan untuk tetap mempertahankan RUU Kontroversial hanya akan memberatkan lembaga DPR dalam upaya menghasilkan lebih banyak RUU Prioritas.

Dia meminta parlemen lebih bijak untuk memilih mengesampingkan RUU kontroversial itu terlebih dahulu. "RUU Kontroversial seperti RUU Minol, RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama, RUU Pemindahan Ibukota merupakan beberapa RUU yang potensi menimbulkan kontroversi itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, DPR mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/3/2021).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 33 RUU ini sebelumnya mendapatkan persetujuan dalam Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai perwakilan pemerintah, serta DPD.

"Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripuran utnuk kemudian kita dapat menyetujui laporan Baleg dan apakah dapat kita setujui?” kata Sufmi Dasco Ahmad kepada seluruh anggota yang hadirin rapat.

Kemudian, seluruh anggota menyetujui itu. Dasco kemudian mengetuk palu tanda pengesahan.