Belum Ada Kepastian Soal Haji 2021, PKS Dorong Kepiawaian Diplomasi Pemerintah
loading...
Kementerian Agama (Kemenag) hingga hari ini belum menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari Kerajaan Arab Saudi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) hingga hari ini belum menerima kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji 2021 dari Kerajaan Arab Saudi. Belakangan, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengaku sejumlah isu liar beredar di masyarakat akibat belum adanya kepastian tersebut.
Sejumlah isu liar tersebut di antaranya yang mengaitkan keberangkatan calon jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci terkendala karena vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO hingga terkait kasus peradilan hukum seseorang.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi agama, Bukhori Yusuf menilai munculnya isu yang diklaim liar oleh pemerintah tersebut adalah ekses yang timbul akibat lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini terhadap Kerajaan Arab Saudi. Kata Bukhori, sah saja apabila mulai terbangun asumsi tertentu di tengah publik yang mengaitkan polemik haji dengan kondisi sosial politik Tanah Air belakangan ini.
“Pertama, pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM hingga demokrasi dimana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Sehingga, sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung,” kata Bukhori dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (4/5/2021).
Kedua, Bukhori melanjutkan, kesulitan tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, tetapi juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci. Sebab, kata dia, kegiatan itu dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa Pandemi Covid-19 apabila sudah diperoleh kepastian.
Dia pun kembali mendesak pemerintah untuk lebih progresif dalam memainkan peran diplomasinya. Anggota Panja Haji DPR ini mengatakan, pemerintah harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke mayoritas calon jamaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021 sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 pada 14 April silam.
“Sampai saat ini calon jamaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali jumlahnya lebih dari 50% dari total calon jamaah haji untuk keberangkatan 2021. Sehingga, tidak mungkin calon jamaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebab itu, kata Bukhori, pilihan paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat. "Sehingga, seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini,"pungkasnya. Rico Afrido Simanjuntak
Sejumlah isu liar tersebut di antaranya yang mengaitkan keberangkatan calon jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci terkendala karena vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO hingga terkait kasus peradilan hukum seseorang.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi VIII DPR RI yang juga membidangi agama, Bukhori Yusuf menilai munculnya isu yang diklaim liar oleh pemerintah tersebut adalah ekses yang timbul akibat lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini terhadap Kerajaan Arab Saudi. Kata Bukhori, sah saja apabila mulai terbangun asumsi tertentu di tengah publik yang mengaitkan polemik haji dengan kondisi sosial politik Tanah Air belakangan ini.
“Pertama, pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM hingga demokrasi dimana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional. Sehingga, sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung,” kata Bukhori dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (4/5/2021).
Kedua, Bukhori melanjutkan, kesulitan tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, tetapi juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di Tanah Suci. Sebab, kata dia, kegiatan itu dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa Pandemi Covid-19 apabila sudah diperoleh kepastian.
Dia pun kembali mendesak pemerintah untuk lebih progresif dalam memainkan peran diplomasinya. Anggota Panja Haji DPR ini mengatakan, pemerintah harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke mayoritas calon jamaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021 sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 pada 14 April silam.
“Sampai saat ini calon jamaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali jumlahnya lebih dari 50% dari total calon jamaah haji untuk keberangkatan 2021. Sehingga, tidak mungkin calon jamaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sebab itu, kata Bukhori, pilihan paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat. "Sehingga, seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini,"pungkasnya. Rico Afrido Simanjuntak
(cip)
Explore More