Tumpas KKB, Ketua MPR Tekankan Pentingnya Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan
loading...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya pendekatan keamanan dan kesejahteraan dalam mengatasi masalah Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat dan strategis TNI dan Polri dalam menumpas habis para pemberontak serta teroris yang sangat meresahkan warga Papua dengan berbagai tindakan kekerasan, pemerkosaan ataupun pembunuhan. Setelah berhasil memukul mundur dan menguasai kembali desa-desa dari cengkraman para pemberontak dan teroris, perlu dilakukan langkah-langkah pemulihan melalui berbagai operasi bhakti kesejahteraan.
"Hal itu penting dilakukan agar bisa dilakukan pemulihan kesejahteraan umum dan pendidikan bagi anak-anak lokal Papua. Anggota TNI-Polri kiranya dapat ditugaskan sebagai guru dan pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangannya (3/5/2021). Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tindak KKB Papua Pakai UU Terorisme
Mantan Ketua DPR ini mengingatkan, pendekatan keamanan dan kesejahteraan perlu dilakukan sebagai upaya pembinaan teritorial terpadu. Sehingga, mampu mencegah penetrasi para teroris di Papua yang ingin kembali berbaur dengan masyarakat. "Merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan," ujarnya. Baca juga: Isu Bergabungnya Seorang Prajurit TNI AD ke KKB Papua Hoaks
Kepala Badan Bela Negara ini menjelaskan, dari sudut pandang penegakan hukum berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), kasus yang terjadi di Papua, seperti pembunuhan dua guru sekolah, Kabinda Papua, anggota Brimob serta pembakaran beberapa sekolah di Papua, merupakan kasus serius. Merujuk pada UNCATOC, kejahatan yang dilakukan teroris di Papua dapat digolongkan kepada Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC).
"Dalam persyaratan sebuah kejahatan transnasional ada empat kategori. Dilakukan di beberapa negara; dipersiapan dan direncanakan di negara lain untuk dilakukan di negara lain; dilakukan di sebuah negara namun dampaknya dirasakan oleh negara lain; serta ada kerjasama antara pelaku di sebuah negara dengan pelaku kejahatan yg sama di negara lainnya," urai Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, beberapa bukti kejahatan teroris di Papua masuk ke dalam TOC diantaranya adanya temuan dua kasus pasokan senjata api ke Papua dari Makassar dan Maluku oleh kegiatan kelompok bersenjata (KKB), adanya penyelundupan senjata api dari WNA asal Philipina melalui Sangihe Talaud dan Nabire ke Papua, serta adanya temuan kasus penyelundupan amunisi oleh seorang WNA asal Polandia ke Papua. Selain, KKB di Papua didanai dari pertambangan emas ilegal dan hasil rampasan harta rakyat di Papua oleh KKB.
"Semua persyaratan untuk dianggap sebagai bagian dari kasus kejahatan transnasional terorganisasi bisa dibuktikan. Dengan demikian, upaya penyelesaian masalah di Papua dengan Penggunaan TNI untuk memback up penegakan hukum dan ketertiban dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dari serangan pemberontak dan teroris melalui pendekatan keamanan menjadi sah dan dilindungi undang-undang," pungkas politikus Partai Golkar itu.
"Hal itu penting dilakukan agar bisa dilakukan pemulihan kesejahteraan umum dan pendidikan bagi anak-anak lokal Papua. Anggota TNI-Polri kiranya dapat ditugaskan sebagai guru dan pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangannya (3/5/2021). Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Tindak KKB Papua Pakai UU Terorisme
Mantan Ketua DPR ini mengingatkan, pendekatan keamanan dan kesejahteraan perlu dilakukan sebagai upaya pembinaan teritorial terpadu. Sehingga, mampu mencegah penetrasi para teroris di Papua yang ingin kembali berbaur dengan masyarakat. "Merebut hati dan pikiran masyarakat lokal Papua adalah cara terbaik. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan," ujarnya. Baca juga: Isu Bergabungnya Seorang Prajurit TNI AD ke KKB Papua Hoaks
Kepala Badan Bela Negara ini menjelaskan, dari sudut pandang penegakan hukum berdasarkan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), kasus yang terjadi di Papua, seperti pembunuhan dua guru sekolah, Kabinda Papua, anggota Brimob serta pembakaran beberapa sekolah di Papua, merupakan kasus serius. Merujuk pada UNCATOC, kejahatan yang dilakukan teroris di Papua dapat digolongkan kepada Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC).
"Dalam persyaratan sebuah kejahatan transnasional ada empat kategori. Dilakukan di beberapa negara; dipersiapan dan direncanakan di negara lain untuk dilakukan di negara lain; dilakukan di sebuah negara namun dampaknya dirasakan oleh negara lain; serta ada kerjasama antara pelaku di sebuah negara dengan pelaku kejahatan yg sama di negara lainnya," urai Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, beberapa bukti kejahatan teroris di Papua masuk ke dalam TOC diantaranya adanya temuan dua kasus pasokan senjata api ke Papua dari Makassar dan Maluku oleh kegiatan kelompok bersenjata (KKB), adanya penyelundupan senjata api dari WNA asal Philipina melalui Sangihe Talaud dan Nabire ke Papua, serta adanya temuan kasus penyelundupan amunisi oleh seorang WNA asal Polandia ke Papua. Selain, KKB di Papua didanai dari pertambangan emas ilegal dan hasil rampasan harta rakyat di Papua oleh KKB.
"Semua persyaratan untuk dianggap sebagai bagian dari kasus kejahatan transnasional terorganisasi bisa dibuktikan. Dengan demikian, upaya penyelesaian masalah di Papua dengan Penggunaan TNI untuk memback up penegakan hukum dan ketertiban dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dari serangan pemberontak dan teroris melalui pendekatan keamanan menjadi sah dan dilindungi undang-undang," pungkas politikus Partai Golkar itu.
(cip)
Lihat Juga :
