DPR Dukung Langkah Mendagri untuk Permudah Perizinan

loading...
DPR Dukung Langkah Mendagri untuk Permudah Perizinan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah mempermudah perizinan bagi investor dan langkah ini didukung DPR. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah mempermudah perizinan bagi investor. Arahan ini disampaikan dalam Rakor Mendagri dengan seluruh Kepala Daerah tentang penyelesaian batas wilayah untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah pada Jumat 30 April 2021 secara daring.

Baca juga: Kemendagri Minta ASN Perencana Jamin Ketersediaan Air Minum untuk Masyarakat

Langkah Tito Karnavian tersebut memantik dukungan dari Anggota Komisi II DPR asal Fraksi Nasdem, Syamsul Luthfi, karena dipercaya dapat mempercepat pemulihan ekonomi usai dilanda dampak pandemi virus Corona (Covid-19).

"Instruksi yang dilakukan Mendagri sesuai arahan Presiden berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan komitmen untuk mendukung pergerakan ekonomi daerah. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendatangkan banyak investor yang mampu menyerap tenaga kerja setempat," ujar Syamsul Luthfi, Minggu (2/5/2021).

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Segera Selesaikan Batas Wilayah untuk Menarik Investasi



Menurut Syamsul, pemerintah mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Sehingga dalam pelaksanaannya akan ada kepastian hukum dalam berusaha serta kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan, transparan, efisien, efektif, terintegrasi, dan akuntabel.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Permudah Izin Investasi agar Bonus Demografi Tak Jadi Masalah

Luthfi mengatakan, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat, dengan meningkatkan SDM dan lapangan kerja.

Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dan pemangku kebijakan mempunyai aturan-aturan serta kemampuan yang mendukung terhadap tumbuh dan berkembang perekonomian suatu daerah.



"Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah tersebut akhirnya meningkat lalu pendapatan penduduk juga meningkat, kesempatan kerja bertambah, daya beli meningkat dan masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan perekonomian daerah tersebut," tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sangat mendukung upaya Tito Karnavian memacu investasi di daerah. Namun kemudahan ini tidak boleh menabrak aturan yang berlaku.

"Kita mendukung instruksi tersebut dengan catatan bahwa mempermudah bukan berarti mengurangi syarat-syarat perijinan dan bisa dinegosiasi. Aturan-aturan untuk investor tetap harus diterapkan dengan konsisten sesuai UU," terangnya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top