Mendagri Minta Pemda Permudah Izin Investasi agar Bonus Demografi Tak Jadi Masalah
loading...
Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah (pemda) mempermudah perizinan bagi investor yang hendak berusaha. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah (pemda) mempermudah perizinan bagi investor yang hendak berusaha. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan lapangan kerja bagi Indonesia yang mengalami bonus demografi.
Menurutnya, adanya bonus demografi membuat jumlah angkatan kerja yang dimiliki Indonesia melimpah, sehingga membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak diwadahi, maka akan menjadi bumerang bagi Indonesia.
"Akhirnya ini menjadi permasalahan kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Jumat (30/4/2021).
Baca juga: Bahlil jadi Menteri Investasi, Ini Pesan Erick Thohir
Dalam hal mendukung investasi, Tito juga meminta agar kepala daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi. Menurutnya, selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan adanya kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha.
Dia menilai keberadaan swasta penting untuk membuka lapangan kerja secara luas. Terlebih, di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung membuat kondisi keuangan baik APBN maupun APBD mengalami penurunan, sehingga sukar membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
"Peran swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja," ujarnya.
Baca juga: Modal Awal Jadi Negara Maju, Indonesia Butuh Investasi Setara 92% dari Utang
Menurutnya, adanya bonus demografi membuat jumlah angkatan kerja yang dimiliki Indonesia melimpah, sehingga membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak diwadahi, maka akan menjadi bumerang bagi Indonesia.
"Akhirnya ini menjadi permasalahan kriminal dan lain-lain, gangguan keamanan, konflik sosial," katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Jumat (30/4/2021).
Baca juga: Bahlil jadi Menteri Investasi, Ini Pesan Erick Thohir
Dalam hal mendukung investasi, Tito juga meminta agar kepala daerah membuat tim untuk mendata peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat iklim investasi. Menurutnya, selain faktor keamanan, infrastruktur, dan situasi politik, para investor juga membutuhkan adanya kepastian hukum serta kemudahan untuk membuka usaha.
Dia menilai keberadaan swasta penting untuk membuka lapangan kerja secara luas. Terlebih, di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung membuat kondisi keuangan baik APBN maupun APBD mengalami penurunan, sehingga sukar membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
"Peran swasta menjadi sangat kunci, swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja," ujarnya.
Baca juga: Modal Awal Jadi Negara Maju, Indonesia Butuh Investasi Setara 92% dari Utang
(abd)
Lihat Juga :
