Penetapan KKB Papua sebagai KST Diyakini Sudah Melalui Pertimbangan Matang
loading...
Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Kertopati menilai langkah pemerintah yang menetapkan KKB di Papua sebagai KST diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Kertopati menilai langkah pemerintah yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) di Papua sebagai Kelompok Separatis Teroris ( KST ) diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang.
"Tentu saja pemerintah juga harus siap dengan segala konsekuensi dan implikasinya," ujar Susaningtyas saat dihubungi, Jumat (30/4/2021). Baca juga: Pelabelan KKB Papua Teroris Jadi Legitimasi Musuh Bersama
Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning itu, hal yang harus secara serius pasca penetapan itu adalah membangun kepercayaan rakyat melalui komunikasi yang lebih baik. Selain itu, penting untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran.
Lebih jauh Nuning menganggap melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi. Sebab, pihak KST tersebut kerap melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, serta mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.
"Ke depan perlu diimbangi dengan komunikasi yang intens dengan pemda/MPR/ DPR Papua terkait pengungsi pihak sipil yang tak berdosa," jelas mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.
"Tentu mereka dicekam ketakutan juga, hal ini harus ditanggulangi. Penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola base on dendam satu ke dendam yang lain," sambung Nuning.
Di sisi lain, Nuning juga melihat gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat fragmented. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Ia menilai organisasi yang structure-less ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan. Maka, lembaga Adat sangat berperan di Papua.
Dia menambahkan, memang mengherankan segala pendekatan ipoleksosbud sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi masih saja Papua tak kunjung usai masalahnya. Hal itu dinilai karena masih adanya pemantik yang bersifat pragmatis di dalam tubuh KKB atau KST.
"Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dengan persenjataan terbatas. Sumber utama pengadaan senjata melalui perampasan dan pencurian senjata apparat TNI dan Polri, serta membeli dari jaringan penjualan senjata dari PNG dan Filipina Selatan," papar Nuning.
"Tentu saja pemerintah juga harus siap dengan segala konsekuensi dan implikasinya," ujar Susaningtyas saat dihubungi, Jumat (30/4/2021). Baca juga: Pelabelan KKB Papua Teroris Jadi Legitimasi Musuh Bersama
Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning itu, hal yang harus secara serius pasca penetapan itu adalah membangun kepercayaan rakyat melalui komunikasi yang lebih baik. Selain itu, penting untuk melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif, efesien dan tepat sasaran.
Lebih jauh Nuning menganggap melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi. Sebab, pihak KST tersebut kerap melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, serta mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.
"Ke depan perlu diimbangi dengan komunikasi yang intens dengan pemda/MPR/ DPR Papua terkait pengungsi pihak sipil yang tak berdosa," jelas mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.
"Tentu mereka dicekam ketakutan juga, hal ini harus ditanggulangi. Penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola base on dendam satu ke dendam yang lain," sambung Nuning.
Di sisi lain, Nuning juga melihat gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat fragmented. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Ia menilai organisasi yang structure-less ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan. Maka, lembaga Adat sangat berperan di Papua.
Dia menambahkan, memang mengherankan segala pendekatan ipoleksosbud sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi masih saja Papua tak kunjung usai masalahnya. Hal itu dinilai karena masih adanya pemantik yang bersifat pragmatis di dalam tubuh KKB atau KST.
"Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dengan persenjataan terbatas. Sumber utama pengadaan senjata melalui perampasan dan pencurian senjata apparat TNI dan Polri, serta membeli dari jaringan penjualan senjata dari PNG dan Filipina Selatan," papar Nuning.
(kri)
Lihat Juga :
