Warga India Serbu Indonesia, Pemerintah Diminta Tambah Pengetatan WNA
Sabtu, 24 April 2021 - 09:54 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pengetatan kembali semua kebijakan penanggulangan COVID-19 di Tanah Air. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pengetatan kembali semua kebijakan penanggulangan COVID-19 di Tanah Air. Hal itu merujuk data peningkatan kasus positif yang naik 14% dalam satu pekan terakhir. Ditambah laporan masuknya banyak warga negara India ke Indonesia setelah badai tsunami penularan COVID-19 terjadi di India .
"Plus realisasi kebijakan larangan mudik yang diprediksi masih ada tujuh juta pergerakan di luar tanggal larangan mudik. Ini momen krusial, jangan lengah semua harus kembali diketatkan," ujar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Baca juga: Polisi Sebut Proses Karantina WNA India Kondusif, Tidak Ricuh
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat mulai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat meski PPKM masih berlaku di beberapa provinsi. Mufida melihat saat angka penularan sempat melandai dan adanya vaksinasi membuat semangat menerapkan protokol menjadi melemah.
Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi masih jauh dari target seluruh penduduk guna mencapai kekebalan kelompok. Data Kementerian Kesehatan per Rabu (21/4/2021) baru 11.116.253 orang yang menerima dosis pertama dan baru 6.158.748 orang yang sudah menerima dosis kedua. Kata dia, untuk dua kali dosis baru 3,39% dari target 181.554.465 penerima vaksin.
"Ketatkan lagi prokes 5 M, ketatkan lagi 3 T. Vaksinasi baru berjalan sedikit dari target herd immunity. Artinya euforia vaksinasi tidak berdasar. Potensi tertular masih besar sekali kalau kita abai protokol. Ini yang harus digaungkan lagi," kata Mufida.
"Plus realisasi kebijakan larangan mudik yang diprediksi masih ada tujuh juta pergerakan di luar tanggal larangan mudik. Ini momen krusial, jangan lengah semua harus kembali diketatkan," ujar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Baca juga: Polisi Sebut Proses Karantina WNA India Kondusif, Tidak Ricuh
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melihat mulai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat meski PPKM masih berlaku di beberapa provinsi. Mufida melihat saat angka penularan sempat melandai dan adanya vaksinasi membuat semangat menerapkan protokol menjadi melemah.
Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi masih jauh dari target seluruh penduduk guna mencapai kekebalan kelompok. Data Kementerian Kesehatan per Rabu (21/4/2021) baru 11.116.253 orang yang menerima dosis pertama dan baru 6.158.748 orang yang sudah menerima dosis kedua. Kata dia, untuk dua kali dosis baru 3,39% dari target 181.554.465 penerima vaksin.
"Ketatkan lagi prokes 5 M, ketatkan lagi 3 T. Vaksinasi baru berjalan sedikit dari target herd immunity. Artinya euforia vaksinasi tidak berdasar. Potensi tertular masih besar sekali kalau kita abai protokol. Ini yang harus digaungkan lagi," kata Mufida.
Lihat Juga :
