Muncul Situs Prakerja Tandingan, Pengamat: Langkah Bagus untuk Sindir Pemerintah
Kamis, 21 Mei 2020 - 16:41 WIB
loading...
Di tengah polemik program kartu prakerja online yang banyak dikritik, kini muncul situs prakerja baru yang dinilai serupa dengan situs prakerja pemerintah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Di tengah polemik program kartu prakerja online yang banyak dikritik masyarakat, kini muncul situs prakerja baru yang dinilai serupa dengan situs prakerja milik pemerintah. Jika situs prakerja pemerintah menggunakan domain prakerja.go.id, situs tandingan ini memakai domain prakerja.org .
Uniknya dalam situs prakerja 'tandingan' itu menyatakan seluruh kegiatan pelatihan prakerja tanpa dipungut biaya alias gratis. Berbeda dengan situs milik pemerintah yang dianggarkan hingga mencapai Rp5,6 triliun.
(Baca juga: Membandingkan Situs Mitra Kartu Prakerja dan Website Tandingannya)
Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menganggap, situs tandingan ini bagus untuk menyindir kekeraskepalaan pemerintah yang tidak membatalkan program prakerja dengan cara elegan.
"Pada sisi lain, upaya tandingan ini juga menunjukan bahwa program prakerja yang menghabiskan duit Rp5,6 triliun itu hanya akal-akalan dan lebih bermotif cari keuntungan bagi sekelompok orang dengan menyedot anggaran publik," tutur Erwin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (21/5/2020).
(Baca juga: Mendatang, Indonesia Perlu Menjadikan Sains Sebagai Panglima)
Menurut Erwin, seharusnya ketika proses pelaksanaan prakerja dengan cara daring memunculkan berbagai masalah, pemerintah bergegas untuk mengevaluasi dan bahkan menghentikan program tersebut.
Menurutnya, lebih baik dana insentif Rp3,5 juta per orang dialihkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona yang tak menentu itu.
"Seharusnya, dengan anggaran sebesar itu, banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan," ujarnya.
Uniknya dalam situs prakerja 'tandingan' itu menyatakan seluruh kegiatan pelatihan prakerja tanpa dipungut biaya alias gratis. Berbeda dengan situs milik pemerintah yang dianggarkan hingga mencapai Rp5,6 triliun.
(Baca juga: Membandingkan Situs Mitra Kartu Prakerja dan Website Tandingannya)
Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar menganggap, situs tandingan ini bagus untuk menyindir kekeraskepalaan pemerintah yang tidak membatalkan program prakerja dengan cara elegan.
"Pada sisi lain, upaya tandingan ini juga menunjukan bahwa program prakerja yang menghabiskan duit Rp5,6 triliun itu hanya akal-akalan dan lebih bermotif cari keuntungan bagi sekelompok orang dengan menyedot anggaran publik," tutur Erwin saat dihubungi SINDOnews, Kamis (21/5/2020).
(Baca juga: Mendatang, Indonesia Perlu Menjadikan Sains Sebagai Panglima)
Menurut Erwin, seharusnya ketika proses pelaksanaan prakerja dengan cara daring memunculkan berbagai masalah, pemerintah bergegas untuk mengevaluasi dan bahkan menghentikan program tersebut.
Menurutnya, lebih baik dana insentif Rp3,5 juta per orang dialihkan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona yang tak menentu itu.
"Seharusnya, dengan anggaran sebesar itu, banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan," ujarnya.
(maf)
Lihat Juga :
