ASN Harus Dorong Peningkatan Kualitas SPM Bidang Kesehatan
Jum'at, 23 April 2021 - 06:31 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala BPSDM Kemendagri Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menegaskan, peningkatan dan pemerataan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan mutlak diperlukan dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat.
Teguh berkeyakinan bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana di daerah dalam menyusun dokumen perencanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan pun juga harus ditingkatkan. Baca juga: Komisi Kesehatan DPR Dukung Program Pencegahan Anak Beli Rokok
"Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 jelas menyebut bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalah di bidang kesehatan," kata Teguh saat membuka Bimtek SDM ASN Untuk Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di Jakarta, Kamis 22April 2021.
Teguh menjelaskan bahwa mengingat urgensinya akses kepada layanan dan fasilitas kesehatan adalah sesuatu yang harus bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah. Baca juga: Indonesia Serukan Kerja Sama Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi
"ASN harus berupaya lebih, tidak cukup hanya bekerja dengan baik, perencanaan harus benar-benar disusun untuk melayani rakyat. Jangan sampai ada anak bangsa tidak bisa berobat karena rendahnya SPM Bidang Kesehatan," ungkapnya.
Lebih lengkap tentang apa saja ruang lingkup SPM Bidang Kesehatan, Teguh menjelaskan beberapa hal antara lain mencakup standar jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut.
Teguh berkeyakinan bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana di daerah dalam menyusun dokumen perencanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan pun juga harus ditingkatkan. Baca juga: Komisi Kesehatan DPR Dukung Program Pencegahan Anak Beli Rokok
"Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 jelas menyebut bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dalah di bidang kesehatan," kata Teguh saat membuka Bimtek SDM ASN Untuk Percepatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, di Jakarta, Kamis 22April 2021.
Teguh menjelaskan bahwa mengingat urgensinya akses kepada layanan dan fasilitas kesehatan adalah sesuatu yang harus bisa dipenuhi dengan baik oleh pemerintah daerah. Baca juga: Indonesia Serukan Kerja Sama Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi
"ASN harus berupaya lebih, tidak cukup hanya bekerja dengan baik, perencanaan harus benar-benar disusun untuk melayani rakyat. Jangan sampai ada anak bangsa tidak bisa berobat karena rendahnya SPM Bidang Kesehatan," ungkapnya.
Lebih lengkap tentang apa saja ruang lingkup SPM Bidang Kesehatan, Teguh menjelaskan beberapa hal antara lain mencakup standar jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, serta petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar tersebut.
(mhd)
Lihat Juga :
