Polemik Kamus Sejarah, KH Cholil Nafis: Revisi Bukunya dan Ganti Pejabatnya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari tidak ada dalam draf naskah Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal tersebut menjadi perdebatan dan menuai protes dari banyak kalangan, khususnya warga Nahdliyin.
Polemik ini juga mendapat sorotan dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis, "Kamus sejarah yang alpa pada pendiri bangsa ini mengkristalkan sejarah perjuangan ulama. Revisi bukunya dan ganti pejabatnya," kata Cholil seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @cholilnafis, Kamis (22/4/2021).
Menurut dia, sulit untuk mengajarkan sejarah kepada bangsa ini jika penulis alpa dengan pelaku sejarah. "Bagaimana bisa mengajarkan sejarah kepada bangsa ini jika penulis dan pejabat kesejarahan bangsa alpa dengan pelaku sejarah dan pendiri NKRI," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya membuat klarifikasi terkait polemik buku kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.
Melalui akun instagram @nadiemmakarim, Nadiem menyatakan bahwaKemedikbudtak bermaksud menghilangkan KH Hasyim Asy'ari dan mengecilkan Nahdlatul Ulama (NU)
Hal itu dia ungkapan melalui akun IGTVnya. Hingga berita ditulis, video pernyataan Nadiem ditonton lebih dari 18.989 pengguna instagram."Begitu mendengar isu Kamus Sejarah. Saya mencari tahu, rupanya buku itu disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat. Karenanya di bulan suci ini kita lakukan dengan akal sehat dan mencari solusi," kata Nadiem.
Nadiem mengaku langsung memerintahkan Dirjen Kebudayaan tak henti mengkoreksi dan menyempurnakan kamus yang sempat terhenti.
Selain itu, Nadiem menegaskan Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah ini secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah."Saya meminta agar kamus yang disempurnakan dapat memberi manfaat bagi semua, termasuk mewadahi masukan dari @nahdlatululama," katanya.
Polemik ini juga mendapat sorotan dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis, "Kamus sejarah yang alpa pada pendiri bangsa ini mengkristalkan sejarah perjuangan ulama. Revisi bukunya dan ganti pejabatnya," kata Cholil seperti dikutip dari lini masa akun Twitternya, @cholilnafis, Kamis (22/4/2021).
Menurut dia, sulit untuk mengajarkan sejarah kepada bangsa ini jika penulis alpa dengan pelaku sejarah. "Bagaimana bisa mengajarkan sejarah kepada bangsa ini jika penulis dan pejabat kesejarahan bangsa alpa dengan pelaku sejarah dan pendiri NKRI," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya membuat klarifikasi terkait polemik buku kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.
Melalui akun instagram @nadiemmakarim, Nadiem menyatakan bahwaKemedikbudtak bermaksud menghilangkan KH Hasyim Asy'ari dan mengecilkan Nahdlatul Ulama (NU)
Hal itu dia ungkapan melalui akun IGTVnya. Hingga berita ditulis, video pernyataan Nadiem ditonton lebih dari 18.989 pengguna instagram."Begitu mendengar isu Kamus Sejarah. Saya mencari tahu, rupanya buku itu disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat. Karenanya di bulan suci ini kita lakukan dengan akal sehat dan mencari solusi," kata Nadiem.
Nadiem mengaku langsung memerintahkan Dirjen Kebudayaan tak henti mengkoreksi dan menyempurnakan kamus yang sempat terhenti.
Selain itu, Nadiem menegaskan Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah ini secara resmi, apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah."Saya meminta agar kamus yang disempurnakan dapat memberi manfaat bagi semua, termasuk mewadahi masukan dari @nahdlatululama," katanya.
(dam)