Kisruh Kamus Sejarah Indonesia, Ketum Pagar Nusa: Tulis Ulang, Stop Politisasi

JAKARTA - Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) , Nabil Haroen membela Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait kisruh hilangnya KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di draf Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Direktoral Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurutnya, kamus itu sudah disusun sejak 2017, di mana Nadiem belum menjabat sebagai Mendikbud.

"Pihak Kemendikbud sudah menyampaikan secara jelas bahwa naskah itu disusun tahun 2017, sebelum Nadiem Makarim menjadi Mendikbud. Jadi, itu terjadi ketika Mendikbud dijabat Pak Muhadjir Effendy. Maka, kritik harus jelas arahnya, agar seimbang dan tepat," kata Nabil kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Anggota Komisi IX DPR ini melanjutkan, Kemendikbud juga menyampaikan pernyataan betapa keteledoran itu akan langsung diperbaiki, dengan menempatkan sejarah KH Hasyim Asy'ari, Gus Dur dan tokoh-tokoh NU secara tepat.

Baca juga: Nama Tokoh KH Hasyim Asy'ari Hilang di Kamus Sejarah RI, Ini Penjelasan Penyunting

Untuk itu, politikus PDIP ini meminta agar kegaduhan ini tidak menjadi alat dan media untuk menaikkan tensi politik. Selama ini memang banyak kekurangan dari Kemendikbud, tapi kritikan terkait persoalan kamus sejarah ini jangan sampai salah sasaran.

"Kemendikbud memang selama ini punya tanggung jawab besar dalam pembelajaran, apalagi di tengah pandemi. Memang banyak kritikan dan kekurangan, tapi jangan sampai ada kritik yang tidak tepat, kritik yang salah sasaran," ujar pria yang akrab disapa Gus Nabil itu.

Pihaknya juga memprotes kemendikbud tetapi protes dan kritik tersebut tidak menyerang pribadi Mendikbud. Maksud kritikannya adalah agar kesalahan tersebut segera diperbaiki dan melibatkan berbagai ormas dan juga pakar sebelum naskah itu dianggap final.

Baca juga: Cicit KH Hasyim Asy'ari Minta Kemendikbud Sisir Ulang Kamus Sejarah RI

"Kami dari Pagar Nusa memang protes keras kepada Mendikbud, serta Dirjen Kebudayaan. Kritik kami agar dalam penulisan sejarah, hendaknya melibatkan tim dan pakar dari berbagai ormas, juga ada dengar pendapat dan FGD sebelum naskah penting itu dianggap final. Namun, kritik ini tidak emosional dalam menyasar personality Menteri," ujar Gus Nabil.

Adapun isu reshuffle kabinet yang juga menyasar Nadiem, kata Gus Nabil, itu adalah hak Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Nah, terkait reshuffle, itu kan hak Presiden. Semuanya tergantung pada Pak Jokowi, untuk menentukan arah yang tepat," katanya.