Jubir Presiden Sebut 270 Juta Rakyat Indonesia Punya Hak Jadi Pembantu Jokowi
Minggu, 18 April 2021 - 09:07 WIB
loading...
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan BRIN akan berdiri menjadi lembaga tersendiri setelah Kemenristek digabung ke Kemendikbud. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ) akan berdiri menjadi lembaga tersendiri setelah Kemenristek digabung ke Kemendikbud .
"Yang kita tahu Presiden sudah disetujui DPR untuk membentuk kementerian baru namanya Kementerian Investasi. Juga disetujui untuk melakukan pengubahan kementerian, dari Kemendikbud ditambah riset dan teknologi. Sementara Kemristek/BRIN akan dihilangkan dan BRIN akan jadi badan sendiri," ujar Fadjroel dikutip dari akun YouTubenya, Minggu (18/4/2021). Baca juga: Politikus Demokrat Khawatir jika Reshuffle Terpaksa Dilakukan karena Tekanan
Fadjroel mengaku tidak tahu kapan Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet. Menurut dia, itu adalah hak prerogatif Jokowi dan dirinya enggan mendahuluinya.
"Kita tak tahu kapan Presiden akan mengisi dua kementerian ini, satu Kementerian Investasi dan kedua pengubahan istilahnya, apakah tetap Pak Nadiem atau yang lain, yang tau hanya Presiden Jokowi dan Allah Ta'ala," tuturnya.
Fadjroel mengklaim sebanyak 270,2 juta rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi pembantu Presiden. Pasalnya, dalam tiap periode kepemimpinan, Jokowi selalu mencari putra dan putri terbaik bangsa sebagai menterinya. Baca juga: Begini Perjalanan Reshuffle Kabinet di Era Jokowi
"Sejak Presiden Jokowi menjadi Presiden pada periode pertama 20 Oktober 2014, kemudian periode kedua 20 Oktober 2019, beliau selalu mencari menteri di dalam kabinet, kalau sekarang Kabinet Indonesia Maju, selalu putra-putri terbaik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, jadi siapapun, 270,2 juta punya hak yang sama menjadi pembantu Presiden," jelas dia.
"Yang kita tahu Presiden sudah disetujui DPR untuk membentuk kementerian baru namanya Kementerian Investasi. Juga disetujui untuk melakukan pengubahan kementerian, dari Kemendikbud ditambah riset dan teknologi. Sementara Kemristek/BRIN akan dihilangkan dan BRIN akan jadi badan sendiri," ujar Fadjroel dikutip dari akun YouTubenya, Minggu (18/4/2021). Baca juga: Politikus Demokrat Khawatir jika Reshuffle Terpaksa Dilakukan karena Tekanan
Fadjroel mengaku tidak tahu kapan Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet. Menurut dia, itu adalah hak prerogatif Jokowi dan dirinya enggan mendahuluinya.
"Kita tak tahu kapan Presiden akan mengisi dua kementerian ini, satu Kementerian Investasi dan kedua pengubahan istilahnya, apakah tetap Pak Nadiem atau yang lain, yang tau hanya Presiden Jokowi dan Allah Ta'ala," tuturnya.
Fadjroel mengklaim sebanyak 270,2 juta rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi pembantu Presiden. Pasalnya, dalam tiap periode kepemimpinan, Jokowi selalu mencari putra dan putri terbaik bangsa sebagai menterinya. Baca juga: Begini Perjalanan Reshuffle Kabinet di Era Jokowi
"Sejak Presiden Jokowi menjadi Presiden pada periode pertama 20 Oktober 2014, kemudian periode kedua 20 Oktober 2019, beliau selalu mencari menteri di dalam kabinet, kalau sekarang Kabinet Indonesia Maju, selalu putra-putri terbaik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, jadi siapapun, 270,2 juta punya hak yang sama menjadi pembantu Presiden," jelas dia.
(kri)
