Penyuntikan Vaksin Nusantara Semestinya Dalam Koridor Penelitian
Kamis, 15 April 2021 - 18:38 WIB
loading...
Di dalam koridor penelitian, akan ada berbagai macam mekanisme untuk memonitor efek samping vaksin nusantara. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) belum memberikan izin kelanjutan uji klinis vaksin Nusantara. Namun, sejumlah anggota DPR dan tokoh mengikuti pengambilan sampel darah untuk uji vaksin nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu 14 April 2021.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada dr Riris Andono Ahmad menjelaskan bahwa izin BPOM adalah izin pemakaian secara umum. "Artinya sama seperti vaksin yang lain, Sinovac Pfizer, itu kan setelah ada uji fase tiganya selesai, ada bukti keamanan keefektifan untuk bisa mencegah Covid-19 baru izin itu dikeluarkan," ujar Riris Andono Ahmad dihubungi SINDOnews, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Satgas: Vaksin Nusantara Dibuat di Amerika Serikat, Diuji di Indonesia
Jadi, kata Riris, kalaupun orang itu bersedia untuk disuntik alias diberi vaksin tersebut, seharusnya dalam koridor penelitian. "Bukan hanya koridor relawan yang ingin disuntik saja," kata Riris.
Karena, Riris menjelaskan bahwa di dalam koridor penelitian akan ada berbagai macam mekanisme untuk bisa memonitor apabila ada efek sampingnya. "Apabila efek samping yang membahayakan dan berbagai macam monitoring yang tujuannya untuk memitigasi risiko apabila ada dampak yang tidak diinginkan," ujar Riris.
Riris menambahkan, jika itu tidak dilakukan dalam koridor penelitian, atau hanya sekadar merasa bahwa vaksin nusantara itu merupakan teknologi bangsa yang harus didukung, itu sesuatu yang lain.
"Hak mereka menjadi relawan dan disuntik. Hanya karena mereka itu anggota DPR dan tokoh publik, tidak berarti kemudian mereka berhak memaksakan teknologi yang belum terbukti itu untuk dijadikan salah satu teknologi untuk pengendalian Covid-19," tutur dia.
Baca juga: Pemerintah Bisa Tegur RSPAD soal Uji Coba Vaksin Nusantara
Adapun sejumlah anggota DPR yang menjadi relawan dalam penelitian vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto itu diantaranya adalah Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Emanuel Melkiades Lakalena (Golkar), Saleh Partaonan Daulay (PAN), Adian Napitupulu (PDIP), Nihayatul Wafiroh (PKB) dan Arzetty Bilbina (PKB).
Selain mereka, tokoh lain yang datang ke RSPAD kemarin adalah Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Menteri Kesehatan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Siti Fadhilah Supari.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada dr Riris Andono Ahmad menjelaskan bahwa izin BPOM adalah izin pemakaian secara umum. "Artinya sama seperti vaksin yang lain, Sinovac Pfizer, itu kan setelah ada uji fase tiganya selesai, ada bukti keamanan keefektifan untuk bisa mencegah Covid-19 baru izin itu dikeluarkan," ujar Riris Andono Ahmad dihubungi SINDOnews, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Satgas: Vaksin Nusantara Dibuat di Amerika Serikat, Diuji di Indonesia
Jadi, kata Riris, kalaupun orang itu bersedia untuk disuntik alias diberi vaksin tersebut, seharusnya dalam koridor penelitian. "Bukan hanya koridor relawan yang ingin disuntik saja," kata Riris.
Karena, Riris menjelaskan bahwa di dalam koridor penelitian akan ada berbagai macam mekanisme untuk bisa memonitor apabila ada efek sampingnya. "Apabila efek samping yang membahayakan dan berbagai macam monitoring yang tujuannya untuk memitigasi risiko apabila ada dampak yang tidak diinginkan," ujar Riris.
Riris menambahkan, jika itu tidak dilakukan dalam koridor penelitian, atau hanya sekadar merasa bahwa vaksin nusantara itu merupakan teknologi bangsa yang harus didukung, itu sesuatu yang lain.
"Hak mereka menjadi relawan dan disuntik. Hanya karena mereka itu anggota DPR dan tokoh publik, tidak berarti kemudian mereka berhak memaksakan teknologi yang belum terbukti itu untuk dijadikan salah satu teknologi untuk pengendalian Covid-19," tutur dia.
Baca juga: Pemerintah Bisa Tegur RSPAD soal Uji Coba Vaksin Nusantara
Adapun sejumlah anggota DPR yang menjadi relawan dalam penelitian vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto itu diantaranya adalah Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Emanuel Melkiades Lakalena (Golkar), Saleh Partaonan Daulay (PAN), Adian Napitupulu (PDIP), Nihayatul Wafiroh (PKB) dan Arzetty Bilbina (PKB).
Selain mereka, tokoh lain yang datang ke RSPAD kemarin adalah Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Menteri Kesehatan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Siti Fadhilah Supari.
(muh)
Lihat Juga :
