Komisi IX Desak BPOM dan Kemenkes Setujui Uji Klinis II Vaksin Nusantara

JAKARTA - Komisi IX DPR RImendesak Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) Penny Lukito memberikan izin untuk persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) uji klinis II dan III Vaksin Nusantara atau Vaksin Terawan. Para anggota Komisi juga mendesak Badan POM tidak mempersulit pengembangan Vaksin Terawan yang sedang diteliti di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menuding Penny tidak independen karena tidak segera meluluskan perizinan uji klinis II vaksin Nusantara. Menurutnya, vaksin nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipersulit.

"Padahal hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Merasa Tak Dilibatkan, Kedokteran UGM Mundur dari Tim Penelitian Vaksin Nusantara

Selain Kepala Badan POM, rapat dihadiri Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Wakil Menkes Dante Saksono Harbuwono, Kepala Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman Amin Soebandrio dan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Rahmad membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi negara lain yang lancar seperti Sinovac dari China dan AstraZeneca dari Inggris. "Sepatutnya negara mendorong pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa. Salah satunya vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto," kata dia.

Senada dengan Rahmad, Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay juga mendesak Badan POM tidak menghambat vaksin Nusantara. Menurut dia, persoalan menyangkut Komite Etik tidak seharusnya menghentikan proses pengembangan vaksin Terawan.

Desakan agar Vaksin Nusantara segera diberikan persetujuan uji klinis fase II juga diungkapkan Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Dewi Asmara. Dia mengaku bingung dengan respons pihak-pihak tertentu dengan adanya vaksin Terawan. Padahal vaksin Nusantara layak diapresiasi karena merupakan hasil penelitian anak bangsa.

Baca juga: Komisi IX DPR Pertanyakan Wamenkes Hapus Penjelasan Vaksin Nusantara

"Mengapa semua sekarang seperti alergi tidak mau membicarakan vaksin Nusantara," katanya saat memotong pembicaraan Ketua Badan POM, Penny Lukito.

Dewi meminta Badan POM tidak menutup data, terkait proses penelitian Vaksin Nusantara agar publik bisa mengetahui kejelasan dari proses tahapan penelitian vaksin tersebut. "Jangan seolah-olah jadi diskriminatif bahwa ini sesuatu yang abal-abal, nggak benar dan sebagainya," ujarnya.

Menjawab pertanyaan dan tudingan Anggota Komisi IX, Kepala Badan POM Penny Lukito menegaskan Badan POM adalah lembaga independan dan transparan. Dia mengatakan Badan POM belum memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinis (PPUK) untuk uji klinis tahap II dan III.