Isu Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Juga Diminta Evaluasi Moeldoko
Kamis, 15 April 2021 - 13:55 WIB
loading...
A
A
A
"Problemnya sekarang, apakah BRIN punya kewenangan yang jelas dan kuat untuk menjalankan tata kelola riset nasional atau tidak? Kalo nomenklaturnya badan, dia gak kuat. Jadi, saya agak khawatir dengan nomenklatur baru ini justru arah tata kelola riset nasional makin gak jelas," imbuh Dosen Universitas Paramadina itu.
Adapun, kata Umam terkait Kementerian Investasi, ini berarti mengubah nomenklatur kementerian-kementerian yang fokus pada investasi seperti BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Selain itu, kementerian baru ini harus mampu mempertegas fungsi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yg dihasilkan dari negosiasi kepentingan besar di balik pengesahan UU Ciptaker.
Dia menganggap, terlepas dari itu, problem utama tentang investasi bukan semata-mata terkait kelembagaan, tetapi juga problem lain yang pemerintah sendiri kurang optimal untuk memperbaikinya, yakni problem keadilan dan kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, lemahnya efektivitas birokrasi, hingga kurang stabilnya dinamika di dalam tubuh serikat pekerja nasional.
Di sisi lain, Umam juga menyoroti tentang sepak terjang dan kinerja Kantor Staf Presiden yang dipimpin mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Umam berharap, presiden mau mengevaluasi KSP Moeldoko dalam reshuffle kali ini.
"Pos KSP yang diisi Moeldoko menjadi bagian yang perlu dievaluasi Presiden. Evaluasi KSP itu akan menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Sekaligus mempertegaskan komitmen pemerintah terhadap demokrasi, menghormati oposisi dan perbedaan pandangan politik," ujarnya.
Adapun, kata Umam terkait Kementerian Investasi, ini berarti mengubah nomenklatur kementerian-kementerian yang fokus pada investasi seperti BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kemenko Maritim dan Investasi. Selain itu, kementerian baru ini harus mampu mempertegas fungsi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yg dihasilkan dari negosiasi kepentingan besar di balik pengesahan UU Ciptaker.
Dia menganggap, terlepas dari itu, problem utama tentang investasi bukan semata-mata terkait kelembagaan, tetapi juga problem lain yang pemerintah sendiri kurang optimal untuk memperbaikinya, yakni problem keadilan dan kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, lemahnya efektivitas birokrasi, hingga kurang stabilnya dinamika di dalam tubuh serikat pekerja nasional.
Di sisi lain, Umam juga menyoroti tentang sepak terjang dan kinerja Kantor Staf Presiden yang dipimpin mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko. Umam berharap, presiden mau mengevaluasi KSP Moeldoko dalam reshuffle kali ini.
"Pos KSP yang diisi Moeldoko menjadi bagian yang perlu dievaluasi Presiden. Evaluasi KSP itu akan menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Sekaligus mempertegaskan komitmen pemerintah terhadap demokrasi, menghormati oposisi dan perbedaan pandangan politik," ujarnya.
(muh)
Lihat Juga :
