Reshuffle Kabinet Juga Menyasar Moeldoko?
loading...
Kinerja Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dinilai bisa saja yang termasuk dievaluasi jika reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan nantinya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dinilai bisa saja yang termasuk dievaluasi jika reshuffle atau perombakan kabinet dilakukan nantinya. Manuver politik Moeldoko dalam kisruh internal Partai Demokrat dinilai menjadi alasannya.
"Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Moeldoko," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan kepada SINDOnews, Kamis (15/4/2021).
Djayadi mengatakan bagaimanapun manuver Moeldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau Istana Kepresidenan. Menurut Djayadi, perhitungan politik dan hukum Moeldoko juga tampaknya meleset.
Karena, kata Djayadi, secara hukum langkah Moeldoko mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan teman satu tim KSP. "Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Moeldoko," kata Djayadi.
Diketahui, belum lama ini Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Sedangkan isu reshuffle itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.
"Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Moeldoko," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan kepada SINDOnews, Kamis (15/4/2021).
Djayadi mengatakan bagaimanapun manuver Moeldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau Istana Kepresidenan. Menurut Djayadi, perhitungan politik dan hukum Moeldoko juga tampaknya meleset.
Karena, kata Djayadi, secara hukum langkah Moeldoko mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan teman satu tim KSP. "Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Moeldoko," kata Djayadi.
Diketahui, belum lama ini Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. Sedangkan isu reshuffle itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pada Selasa 13 April 2021 pun menyebut reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi pada pekan ini.
(kri)
Explore More