Di Tengah Isu Reshuffle, Sekjen PAN Sebut Pemerintah Melakukan Etika Politik yang Baik
Kamis, 15 April 2021 - 11:19 WIB
loading...
Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan, perubahan nomenklatur kementerian dianggap suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang dirasakan pemerintahan Joko Widodo ( Jokowi ). Sehingga, Eddy melihat awalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus berdiri sendiri.
Hal itu disampaikan Eddy menanggapi perubahan nomenklatur Kementerian Ristek dan Kemendikbud serta Menteri Investasi yang mendorong Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya.
"Nah, kemudian Presiden mengirimkan surat untuk perubahan nomenklatur kementerian dan menambah satu nomenklatur baru yaitu Kementerian Investasi. Itu tidak membutuhkan persetujuan DPR, tidak. Tapi sebagai etika politik yang baik ya, waktu itu pemerintah mengirimkan surat untuk meminta pertimbangan DPR, bukan persetujuan, pertimbangan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Motif Utama Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Lebih lanjut Eddy mengatakan, berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden punya kewenangan penuh untuk mengatur kementerian dan nomenklatur kementerian.
Hal itu disampaikan Eddy menanggapi perubahan nomenklatur Kementerian Ristek dan Kemendikbud serta Menteri Investasi yang mendorong Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya.
"Nah, kemudian Presiden mengirimkan surat untuk perubahan nomenklatur kementerian dan menambah satu nomenklatur baru yaitu Kementerian Investasi. Itu tidak membutuhkan persetujuan DPR, tidak. Tapi sebagai etika politik yang baik ya, waktu itu pemerintah mengirimkan surat untuk meminta pertimbangan DPR, bukan persetujuan, pertimbangan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (15/4/2021).
Baca juga: Motif Utama Presiden Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Lebih lanjut Eddy mengatakan, berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, presiden punya kewenangan penuh untuk mengatur kementerian dan nomenklatur kementerian.
Lihat Juga :
