Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus

loading...
Soal Reshuffle Kabinet, Demokrat Ingatkan Pemerintah Jangan Gagal Fokus
Partai Demokrat menghormati rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrat menghormati rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, reshuffle adalah hak prerogatif daripada seorang presiden.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani ihwal rencana reshuffle setelah pembentukan Kementerian Investasi dan meleburnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Kami menghargai reshuffle kabinet adalah otoritas dan hak prerogatif Presiden," tuturnya kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).Baca juga : KPK Sambangi Kantor PDIP dan PPP, Ini Persoalan yang Dibahas

Dia menjelaksan, Partai Demokrat tak segan-segan mendukung langkah yang diambil presiden jika memang hal terdebut bisa mengatasi krisis yang menerpa Indonesia. Antara lain, krisis ekonomi dan krisis kesehatan.



"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementrian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu kirisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," ungkapnya.

Demokrat, sambungnya, menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi Covid-19 ini tidak ringan. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas saat bekerja.

"Pembantu-pembantu Presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," paparnya.Baca juga: Gempar, Kota Bekasi Diguyur Hujan Es

Di samping itu, Demokrat juga menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Menurut dia, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya, termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan menjadi tanda gagal fokus pemerintah. "Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," katanya.
(dam)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top