Kurangi Beban Masyarakat, Ketua DPD Desak Siapkan Skema Baru Subsidi Listrik

loading...
Kurangi Beban Masyarakat, Ketua DPD Desak Siapkan Skema Baru Subsidi Listrik
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama sejumlah Senator dalam agenda kunjungan kerja di Kalimantan Timur. Foto/Istimewa
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan perhatian serius terhadap pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan.

La Nyalla berharap pemerintah menghadirkan skema baru subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.

Pencabutan subsidi listrik golongan 450 VA yang menyasar 15,2 juta pelanggan, menghemat belanja negara sebesar Rp22,12 triliun. Sebagai gantinya, pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022.

Perumusan skema baru subsidi ini yang turut dikawal La Nyalla. "Skema subsidi listrik yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah, harus benar-benar tepat sasaran untuk kelompok yang memerlukan subsidi dengan data yang akurat dan tidak menimbulkan kontroversi karena ada yang disubsidi dan ada juga yang tidak mendapatkan subsidi," kata senator asal Jawa Timur itu, Rabu (14/4/2021).

Menurut dia, jika pemerintah mengarah pada komposisi efisiensi pemakaian listrik dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan, maka perlu dilakukan strategi yang mengena kepada masyarakat.

"Umumnya masyarakat pengguna 450 VA belum akrab dengan istilah energi terbarukan. Oleh sebab itu, pemerintah harus membuat skema sasaran untuk pengalihan dari energi listrik ke energi terbarukan," katanya.Baca juga: Subsidi Listrik Belum Pasti Lanjut Tahun Depan



Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur menambahkan, pengguna listrik 450 VA pada awalnya golongan ekonomi rendah. "Namun tentu saja sudah ada perubahan. Hal ini yang perlu di data secara terperinci, dan diantaranya masih ada yang
memerlukan sudsidi dan ada kemungkinan tidak dapat beralih ke energi terbarukan," tuturnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, yang lebih penting adalah data pelanggan secara ekonomi akurat agar skema subsidi tepat sasaran.Baca juga: Ketua DPD Minta Pemerintah Beri Kepastian Izin Umrah Awal Ramadhan
(dam)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top