Pasca-KLB Ditolak, Eksistensi Moeldoko Dinilai Masih Diakui lewat TMII

loading...
Pasca-KLB Ditolak, Eksistensi Moeldoko Dinilai Masih Diakui lewat TMII
Setelah sebulan pasca KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Kepala KSP Moeldoko akhirnya tampil ke publik lewat Konferensi pers dengan mengangkat isu TMII. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam menyatakan, setelah sebulan pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Kepala KSP Moeldoko akhirnya tampil ke publik lewat Konferensi pers dengan mengangkat isu pengelolaan TMII.

Baca juga: Susunan Lengkap Tim Transisi TMII, Moeldoko Jadi Pengarah

"Moeldoko tampaknya sengaja mencoba memanfaatkan isu TMII ini sebagai panggung untuk menunjukkan eksistensi dan kesan publik bahwa dirinya masih aman di Istana Presiden," ujarnya, Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Negara Ambil Alih TMII, Moeldoko: Kita Patut Berterima Kasih ke Bapak Soeharto

Umam menganggap, selama ini Moeldoko termasuk cukup jarang melakukan jumpa pers khusus terkait isu, tupoksi, dan pekerjaan sebagai KSP. Sehingga apa yang disampaikan Moeldoko tentang TMII tak ubahnya unjuk kekuatan (show of force) politiknya setelah lebih dari sebulan menghilang dari permukaan media.



"Seolah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja di Istana Presiden, meskipun KemenkumHAM sebelumnya menolak pengesahan KLB PD hasil manuver politiknya," ungkap dia.

Baca juga: Moeldoko: Usai Diambilalih, TMII akan Dikelola BUMN

Menurutnya, kondisi itu justru memunculkan pertanyaan publik kepada Istana Presiden. Apakah benar Presiden Jokowi membiarkan begitu saja dan tidak memberi sanksi atas manuver Moeldoko terhadap Partai Demorkat?

Ataukah Presiden Jokowi bermain aman dengan tetap mengakui legalitas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tapi juga tetap memberikan keleluasaan bagi Moeldoko untuk tetap menjalankan Tupoksi sebagai Kepala KSP?

"Praktis hingga saat ini, sikap istana masih kabur. Jika yang dipilih adalah skema pembiaran, maka sebenarnya itu tidak baik untuk pendidikan demokrasi," tuturnya.



Terkait dengan itu, Dosen Universitas Paramadina itu memandang, jika memang tidak ada ketegasan sikap dari Istana Presiden, maka sebaiknya AHY perlu terus waspada. Sebab, independensi pengadilan akan diuji kualitasnya, apakah benar-benar bisa lepas dari intervensi dan tekanan kekuasaan atau tidak.

Sementara kata Umam, sejarah politik di Indonesia menujukkan kecenderungan, pihak-pihak yang didukung oleh elemen pemerintah, biasanya dimenangkan pengadilan.

Jadi sebaiknya tim AHY jangan merasa aman lebih dulu, karena pengesahan SK Kemenkumham baru babak satu dari proses lanjutan sengketa politik, yang meliputi gugatan tingkat pertama (PN atau PTUN) dan langsung menuju kasasi di MA.

"Jadi, jika sebaiknya tim AHY kembali fokus pada kerja politik hukum dan betul-betul mengawal proses gugatan dan putusan pengadilan," tandasnya.
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top