Indonesia Terserah, Bentuk Kekecewaan Tenaga Medis ke Pemerintah

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, munculnya tagar 'Indonesia Terserah' yang disampaikan para dokter dan tenaga medis penanganan Covid-19 karena tenaga medis sepertinya kecewa dengan kebijakan pemerintah.

(Baca juga: Indonesia Terserah Dinilai Respons Negatif Masyarakat Atas Kinerja Pemerintah)

Menurutnya, kekecewaan itu ditunjukan para tenaga media atas kebijakan membolehkan transportasi publik beroperasi sehingga membuat masyarakat banyak yang berkerumun, baik di badara, terminal, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya.

"Jika masyarakat sudah banyak yang keluar di masa PSBB, maka itu artinya memudahkan masyarakat bisa terinfeksi virus Corona. Dan jika banyak lagi rakyat yang tertular, maka tenaga medis lah yang akan kewalahan lagi untuk menangani mereka," tutur Ujang saat dihubungi SINDOnews, Rabu (20/5/2020).

Selain itu, Ujang menganggap sepertinya tenaga medis tidak dihargai kerja kerasnya. Teman-teman mereka banyak yang meninggal karena bekerja kemanusian untuk menolong yang terkena Corona, namun di saat yang sama pemerintah melonggarkan PSBB dengan aturan yang berubah-ubah.

Dia menuturkan, di awal masyarakat diminta tinggal di rumah, dan disaat Corona masih belum jelas kapan berakhirnya, pemerintah malah membuat kebijakan yang membuat masyarakat bisa keluar rumah dan berkerumun dengan melibatkan banyak orang.

"Mereka para tenaga medis adalah para pahlawan. Merekalah yang terdepan membantu dan menolong mereka yang terinfeksi Corona," ujarnya.

Lebih jauh Ujang mengatakan, nyawa mereka dipertaruhkan tapi sepertinya pemerintah abai terhadap tenaga medis. Tenaga medis inginnya masyarakat tetap di rumah, tapi pemerintahlah yang membuat kebijakan masyarakat bisa keluar rumah.

Dia menganggap, jika masyarakat banyak yang keluar rumah, maka akan semakin banyak yang akan tertular Corona. "Nah disitulah para tenaga media kecewa. Sehingga mereka rame-rame membuat tagar "Indonesia terserah," ungkap analis sosial politik asal Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Dengan kejadian itu, Ujang menyarankan, yang harus dilakukan pemerintah adalah berdialog dan berdiskusi dengan para tenaga medis, agar ada solusi terkait hal tersebut. Karena bisa saja, kebijakan pelonggaran PSBB itu tak melibatkan para tenaga medis.

"Kekecewaan tenaga medis harus diobati pemerintah. Dan pemerintah harus menghormati dan menghargai mereka. Bisa dengan komunikasi dengan mereka, bisa juga dengan cara lainnya," katanya.