Kubu Moeldoko Klaim Kemenkumham Sahkan SK Kepengurusan Minggu Depan
loading...
Juru bicara Partai Demokrat hasil KLB Delisedang, Muhammad Rahmad menyebut Kemenkumham akan mengesahkan SK kepengurusan yang telah didaftarkan. FOTO/MPI/FELLDY UTAMA
A
A
A
JAKARTA - Juru bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Delisedang, Muhammad Rahmad menyebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) akan mengesahkan surat keputusan (SK) kepengurusan yang telah didaftarkan sebelumnya.
"InsyaAllah lah minggu depan atau tidak lama lagi kita akan mendapatkan SK dari Kemenkumham ya, mudah-mudahan," kata Rahmad dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (28/3/2021).
Rahmad menuturkan, setalah dikeluarkannya SK tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko akan menggelar konsolidasi nasional. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk menguatkan seluruh kekuatan kader yang terjaring di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Moeldoko Tegaskan Tak Ingin Menyeret Presiden Jokowi dalam Kisruh Demokrat
"Merangkul semua pihak, baik di daerah maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Dalam upaya konsolidasi nasional ini, kata dia, DPP Partai Demokrat tak ingin ada 'pakaian kotor' sebutannya untuk kader yang berpotensi menghambat cita-cita Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko.
"Kita ingin di Partai Demokrat itu betul-betul bersih. Jangan seperti sekarang, kita mengaku partai ini demokratis tetapi di dalamnya partai otoriter, partai otokrasi, kepemilikan keluarga," katanya.
Baca juga: Pertarungan Ideologis 2024 Jadi Alasan Moeldoko Terima Tawaran Pimpin Demokrat
"InsyaAllah lah minggu depan atau tidak lama lagi kita akan mendapatkan SK dari Kemenkumham ya, mudah-mudahan," kata Rahmad dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (28/3/2021).
Rahmad menuturkan, setalah dikeluarkannya SK tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko akan menggelar konsolidasi nasional. Konsolidasi ini dimaksudkan untuk menguatkan seluruh kekuatan kader yang terjaring di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga: Moeldoko Tegaskan Tak Ingin Menyeret Presiden Jokowi dalam Kisruh Demokrat
"Merangkul semua pihak, baik di daerah maupun kabupaten/kota," ujarnya.
Dalam upaya konsolidasi nasional ini, kata dia, DPP Partai Demokrat tak ingin ada 'pakaian kotor' sebutannya untuk kader yang berpotensi menghambat cita-cita Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko.
"Kita ingin di Partai Demokrat itu betul-betul bersih. Jangan seperti sekarang, kita mengaku partai ini demokratis tetapi di dalamnya partai otoriter, partai otokrasi, kepemilikan keluarga," katanya.
Baca juga: Pertarungan Ideologis 2024 Jadi Alasan Moeldoko Terima Tawaran Pimpin Demokrat
(abd)
Explore More