Azis Syamsuddin Minta Rekrutmen Guru Diperjelas, Baik Kuota sampai Sistem Penggajian
Jum'at, 26 Maret 2021 - 14:48 WIB
loading...
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional menjelaskan secara transparan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dapat memberikan informasi secara transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 kepada masyarakat.
Transparansi yang disampaikan, diharapkan mampu menjawab keraguan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengusulkan formasi guru PPPK. Harapan lain, upaya Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021. Ini mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer.
"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan Pemda. Khususnya sistem penggajian guru PPPK. Dengan adanya kepastian tidak membuat Pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK," katanya, Jumat (26/3/2021).
Dalam formasi nantinya, DPR juga meminta Pemda jeli terhadap kebutuhan guru, khususnya yang berada di daerah terpencil maupun perbatasan wilayah RI. "Jangan hanya fokus di pusat kota. Kebutuhan utama adalah tenaga pendidik di wilayah terpencil. Sehingga ada pemerataan, ada kesetaraan dan keseimbangan," ujar Azis.
Politisi Partai Golkar ini pun meminta, Pemerintah Pusat dan daerah meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Agar masyarakat dapat menerima informasi yang utuh terkait rekrutmen.
Transparansi yang disampaikan, diharapkan mampu menjawab keraguan pemerintah daerah (Pemda) dalam mengusulkan formasi guru PPPK. Harapan lain, upaya Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021. Ini mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer.
"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan Pemda. Khususnya sistem penggajian guru PPPK. Dengan adanya kepastian tidak membuat Pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK," katanya, Jumat (26/3/2021).
Dalam formasi nantinya, DPR juga meminta Pemda jeli terhadap kebutuhan guru, khususnya yang berada di daerah terpencil maupun perbatasan wilayah RI. "Jangan hanya fokus di pusat kota. Kebutuhan utama adalah tenaga pendidik di wilayah terpencil. Sehingga ada pemerataan, ada kesetaraan dan keseimbangan," ujar Azis.
Politisi Partai Golkar ini pun meminta, Pemerintah Pusat dan daerah meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Agar masyarakat dapat menerima informasi yang utuh terkait rekrutmen.
Lihat Juga :
