Dicecar DPR, Ini Penjelasan PPATK Soal Pemblokiran Rekening FPI
loading...
Dian Ediana Rae (kiri) saat dilantik sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengurangi untuk berbicara kepada publik tentang sejumlah rekening milik Front Pembela Islam (FPI) yang dibekukan lembaganya.
"Karena biasaya sebetulnya memblokir rekening apakah rekening karena terkait dengan pendanaan terorisme ataupun terkait dengan tindak pidana kejahatan lain itu sudah biasa," kata Dian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
"Cuma saja tidak pernah ada respons, jadi artinya tidak pernah ada reaksi dari yang diblokir," imbuhnya.
Menurut Dian, keinginan lembaganya yang tak ingin berbicara lagi soal rekening itu kemudian 'kandas' setelah isu itu 'diblow up' kembali dan menjadi perbincangan di dunia maya, yang berpotensi menimbulkan kekacauan. "Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebtulnya terjadi," ungkapnya.
Dian menjelaskan, pada prinsipnya lembaganya tidak pernah membuka soal besaran uang yang ada di rekening FPI dan asal transfer uang tersebut. Karena berdasarkan dua UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 9 Tahun 2013, pihaknya hanya diberikan kewenangan untuk menganalisis dan memeriksa keuangan. Selain itu, pihaknya juga diberi kewenangan untuk menangguhkan transaksi keuangan selama 20 hari.
"Kami sudah menyampaikan sebelum berakhir, kami sudah sampaikan kepada kepolisian seluruhnya, prosesnya sudah berpindah. Jadi dari proses informasi intelijen keungan kepada aparat penegak hukum. Jadi kemarin memang semenjak itu kami tidak lagi memberikan informasi apa pun bahkan permintaan itu sangat banyak mengenai status rekening seperti apa," ujarnya.
Tetapi, lanjut Dian, intinya adalah bahwa rekening FPI tersebut memang diserahkan seluruhnya ke kepolisian berdasarkan fakta-fakta transaksi keuangan.
.
"Karena biasaya sebetulnya memblokir rekening apakah rekening karena terkait dengan pendanaan terorisme ataupun terkait dengan tindak pidana kejahatan lain itu sudah biasa," kata Dian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
"Cuma saja tidak pernah ada respons, jadi artinya tidak pernah ada reaksi dari yang diblokir," imbuhnya.
Baca Juga :
Legislator PPP Cecar PPATK Soal Rekening FPI
Menurut Dian, keinginan lembaganya yang tak ingin berbicara lagi soal rekening itu kemudian 'kandas' setelah isu itu 'diblow up' kembali dan menjadi perbincangan di dunia maya, yang berpotensi menimbulkan kekacauan. "Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebtulnya terjadi," ungkapnya.
Dian menjelaskan, pada prinsipnya lembaganya tidak pernah membuka soal besaran uang yang ada di rekening FPI dan asal transfer uang tersebut. Karena berdasarkan dua UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2010 dan UU Nomor 9 Tahun 2013, pihaknya hanya diberikan kewenangan untuk menganalisis dan memeriksa keuangan. Selain itu, pihaknya juga diberi kewenangan untuk menangguhkan transaksi keuangan selama 20 hari.
"Kami sudah menyampaikan sebelum berakhir, kami sudah sampaikan kepada kepolisian seluruhnya, prosesnya sudah berpindah. Jadi dari proses informasi intelijen keungan kepada aparat penegak hukum. Jadi kemarin memang semenjak itu kami tidak lagi memberikan informasi apa pun bahkan permintaan itu sangat banyak mengenai status rekening seperti apa," ujarnya.
Tetapi, lanjut Dian, intinya adalah bahwa rekening FPI tersebut memang diserahkan seluruhnya ke kepolisian berdasarkan fakta-fakta transaksi keuangan.
.
(zik)
Lihat Juga :
