Pacu Kemandirian Fiskal Daerah, DPD Dorong Produk Lokal Masuk E-Catalog
Rabu, 24 Maret 2021 - 15:07 WIB
loading...
A
A
A
Namun, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, persoalannya dalam proses belanja barang pemerintah, di mana barang yang dibeli harus sudah terdaftar di E-Catalog. Solusinya, Pemda harus membantu agar produk-produk lokal daerah bisa masuk dalam E-Catalog. Baik itu E-Catalog daerah, maupun E-Catalog nasional.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai dalam konteks tersebut, Pemda harus membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran itu. Sebab, hal ini sangat penting untuk mengurangi dana belanja pemerintah daerah yang keluar ke daerah lain, karena barang yang ada di E-Catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT.
“Saya kasih contoh kursi atau meja sekolah. Barang yang ada di E-catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa. Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi,” paparnya. Baca juga: Panen Raya di Sumba Barat Daya, Ketua DPD Sebut Impor Beras Bukan Solusi
Padahal, lanjut La Nyalla, tingginya PDRB pasti menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan PAD adalah rumus hitung untuk Indeks Kemandirian Fiskal. PAD yang tinggi menyumbang angka kemandirian fiskal daerah yang tinggi pula.
“Memang ini tidak mudah, mengingat infrastruktur dan akses distribusi serta serapan kuantitas barang di Jawa jauh lebih baik. Tapi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris yang digagas Presiden Jokowi, seharusnya daerah-daerah di luar Jawa mulai menyiapkan diri secara serius,” tukasnya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menilai dalam konteks tersebut, Pemda harus membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran itu. Sebab, hal ini sangat penting untuk mengurangi dana belanja pemerintah daerah yang keluar ke daerah lain, karena barang yang ada di E-Catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT.
“Saya kasih contoh kursi atau meja sekolah. Barang yang ada di E-catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa. Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi,” paparnya. Baca juga: Panen Raya di Sumba Barat Daya, Ketua DPD Sebut Impor Beras Bukan Solusi
Padahal, lanjut La Nyalla, tingginya PDRB pasti menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan PAD adalah rumus hitung untuk Indeks Kemandirian Fiskal. PAD yang tinggi menyumbang angka kemandirian fiskal daerah yang tinggi pula.
“Memang ini tidak mudah, mengingat infrastruktur dan akses distribusi serta serapan kuantitas barang di Jawa jauh lebih baik. Tapi dengan konsep pembangunan Indonesia sentris yang digagas Presiden Jokowi, seharusnya daerah-daerah di luar Jawa mulai menyiapkan diri secara serius,” tukasnya.
Lihat Juga :
