Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas
Ketua KPPU RI 2015-2018

ARTIKEL ini saya akan mulai dari mengutip pandangan tiga ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA. Ketiganya merintis penelitian mengenai bagaimana institusi dibentuk dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara.

Penelitian mereka menyoroti bahwa institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif yang eksploitatif menghambat kemakmuran.

Namun sepertinya gagasan ketiga pemenang nobel di atas tidak berlaku untuk kasus China dengan institusi ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah (state capitalism). Demikian juga institusi politiknya yang ekstraktif dan otoriter dikontrol oleh hanya satu partai, yaitu partai komunis China.

Meskipun demikian, perekonomian China selama hampir tiga dekade pernah menikmati pertumbuhan di atas 10 persen. Dan dalam satu dekade terakhir masih bisa tumbuh secara rata-rata di atas 5,0 persen.

Pandangan ketiga peraih hadiah nobel ekonomi di atas berbeda dengan pandangan ekonom Keyu Jin, pemikir brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam bukunya berjudul ‘The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism” yang terbit tahun 2024.

Keyu Jin dalam bukunya menceritakan pertanyaan paling banyak disampaikan kepadanya dari teman-teman sekelasnya di Harvard University, AS adalah “when will china become a democracy? How do you wake up in the morning knowing that you can’t elect your own president? When will China economy stop growing?”

Secara ekstrim, seperti yang ditulis Keyu Jin, ekonom-ekonom dari barat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi China akan gagal jika tidak mentransformasi ekonominya berdasarkan western value (nilai-nilai ekonomi barat), termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik barat.