PERADI Perlu Rumuskan Sanksi Pembangkangan Konstitusi
Rabu, 24 Maret 2021 - 04:48 WIB
loading...
A
A
A
Opsi lainnya, yakni seperti yang biasa dicantumkan dalam undang-undang. "Sampai] 30 hari kalau presiden tidak mau mengundangkan maka dengan sendirinya hukum yang sudah disepakti menjadi UU dengan nomor tersendiri. Kalau sifatnya presiden, ya ditambah dengan contempt of court," ucapnya.
Zainal berpendapat, perlu perubahan soal perintah atau amar agar MA tunduk melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. "Biar tidak bisa constitutional disobedince, sehingga perlu adanya pengaturan contitutional court," ujarnya.
Ia meminta PERADI di bawah Ketum Prof Otto Hasibuan harus mendorong pengaturan constitutional disobedience dalam peraturan perundang-undangan.
Saat ini, dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya diatur Putusan MK sebagai tindak lanjut dalam materi peraturan perundang-undangan.
Hanya saja, bagaimana jika tidak dilaksanakan? PERADI sebagai advokat yang memiliki ide besar dalam hukum, harus memberikan ide tentang bentuk sanksi apabila terjadi constitutional disobedience terhadap Putusan MK, baik itu berupa contempt of court atau pelanggaran sumpah jabatan.
Zainal berpendapat, perlu perubahan soal perintah atau amar agar MA tunduk melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. "Biar tidak bisa constitutional disobedince, sehingga perlu adanya pengaturan contitutional court," ujarnya.
Ia meminta PERADI di bawah Ketum Prof Otto Hasibuan harus mendorong pengaturan constitutional disobedience dalam peraturan perundang-undangan.
Saat ini, dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan hanya diatur Putusan MK sebagai tindak lanjut dalam materi peraturan perundang-undangan.
Hanya saja, bagaimana jika tidak dilaksanakan? PERADI sebagai advokat yang memiliki ide besar dalam hukum, harus memberikan ide tentang bentuk sanksi apabila terjadi constitutional disobedience terhadap Putusan MK, baik itu berupa contempt of court atau pelanggaran sumpah jabatan.
Lihat Juga :
