PERADI Perlu Rumuskan Sanksi Pembangkangan Konstitusi
Rabu, 24 Maret 2021 - 04:48 WIB
loading...
Diskusi virtual bertajuk Constitutional Disobedience, yang digelar PERADI kepemimpinan Ketum Prof Otto Hasibuan, Selasa (23/3/2021). Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak digubris Mahkamah Agung (MA), di antaranya soal PERADI sebagai wadah tunggal. Ini dinilai sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedince).
Mantan Panitera MK, Prof Zainal Arifin mengatakan, hukum itu harusnya menjadi panglima atau pemandu dalam bernegara. Adapun untuk menyanksi atas pembangkangan konstitusional (constitutional disobdince), Zeanal mengatakan, setidaknya bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) dan kedua, dari sisi sumpah jabatan.
"Kan sumpah jabatannya memegang dan melaksanakan segala perundang-undagan dengan sebenar-benarnya dan selurus-lurusnya," kata Zainal dalam diskusi virtual bertajuk "Constitutional Disobedience" gelaran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepemimpinan Ketum Prof Otto Hasibuan, Selasa (23/3/2021).
Baca juga: Otto Hasibuan Terpilih Jadi Ketum Peradi 2020-2025
Pertanyaanya, bagaimana kalau orang itu bukan pejabat. Bagaimana cara daya paksanya sehingga menuruti putusan. "Ini yang masih belum ketemu. Apakah ada batas faktum seperti TUN, bisa direplikasi putusan TUN itu dengan batas waktu," katanya.
Mantan Panitera MK, Prof Zainal Arifin mengatakan, hukum itu harusnya menjadi panglima atau pemandu dalam bernegara. Adapun untuk menyanksi atas pembangkangan konstitusional (constitutional disobdince), Zeanal mengatakan, setidaknya bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) dan kedua, dari sisi sumpah jabatan.
"Kan sumpah jabatannya memegang dan melaksanakan segala perundang-undagan dengan sebenar-benarnya dan selurus-lurusnya," kata Zainal dalam diskusi virtual bertajuk "Constitutional Disobedience" gelaran Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) kepemimpinan Ketum Prof Otto Hasibuan, Selasa (23/3/2021).
Baca juga: Otto Hasibuan Terpilih Jadi Ketum Peradi 2020-2025
Pertanyaanya, bagaimana kalau orang itu bukan pejabat. Bagaimana cara daya paksanya sehingga menuruti putusan. "Ini yang masih belum ketemu. Apakah ada batas faktum seperti TUN, bisa direplikasi putusan TUN itu dengan batas waktu," katanya.
Lihat Juga :
