Polri: Perlu Sinergitas Semua Elemen Masyarakat untuk Bangun Kepercayaan Publik

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai perlu adanya sinergitas di kalangan pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk membangun kepercayaan publik. Terlebih saat ini bangsa Indonesia dianggap akan memasuki era new normal pasca pandemi COVID-19 yang bukan saja mengubah strategi komunikasi tetapi juga peradaban masyarakat itu sendiri.

Demikian kesimpulan Webinar Series bertajuk “Memperkuat Sinergitas Dalam Membangun Kepercayaan Publik” yang digelar di Jakarta, Selasa (19/5/2020). Webinar menghadirkan narasumber Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dan Pakar Komunikasi Politik Prof Effendi Ghazali. ( )

Dalam sambutannya, Kadiv Humas Polri yang dibacakan Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Syahar Diantono mengatakan belakangan ini mulai muncul fenomena yang menggambarkan ketidakpercayaan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

“Indikasinya jelas, acap kali muncul reaksi atas kebijakan dalam bentuk tudingan bahkan fitnah yang tidak berdasar kepada penyelenyelanggara pemerintahan, yang tidak jarang hal tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurut Argo, dalam kondisi tersebut dibutuhkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi dan menetralisir tudingan dan fitnah agar masyarakat tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif. “Dalam situasi ini sinergi lintas sektoral dalam pemerintahan harus diperkuat, utamanya dalam lingkup koordinasi kehumasan,” tutur Argo.

Dia menganalogikan Indonesia sebagai sebuah lokomotif yang diyakini sedang bergerak dengan kekuatan penuh menuju cita-cita bangsa melalui sebuah proses. “Insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil,” tegas Argo.

Bangun Peradaban
Di tempat yang sama, Pakar Komunikasi Politik Prof Effendi Ghazali mengatakan yang perlu dilakukan saat memasuki era new normal pasca pandemi COVID-19 bukan hanya strategi komunikasi pemerintah tetapi lebih penting ke peradabannya. "Peradaban di new normal adalah peradaban yang jujur, transparan, apa adanya," jelas Effendi.

Dia berharap tidak ada lagi statemen yang kontraproduktif dari para pejabat pemerintah sehingga rakyat akan lebih mudah diajak bersama-sama dalam membangun bangsa ke depan.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron dalam paparannya menyoroti penyebaran COVID-19 yang telah mengakibatkan sebanyak 60% industri di Tanah Air berada dalam posisisuffer(menderita) sementara sisanya 40 persen bisa disebut masuk dalam posisi moderat dengan tekanan yang tinggi.

“Kondisi ini akan menyebabkan tertekannya pertumbuhan industri,” kata Herman. (Baca juga: Tolak Pelonggaran PSBB, Lakukan Tes Masif dan Penelusuran Agresif)

Sementara di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menurut Herman, sebanyak 37.000 UMKM (87 persen di antaranya Mikro) telah melaporkan mengenai dampak dari penyebaran COVID-19 kepada Kementerian Koperasi dan UKM.