Tolak Pelonggaran PSBB, Lakukan Tes Masif dan Penelusuran Agresif

Selasa, 19 Mei 2020 - 18:47 WIB
loading...
Tolak Pelonggaran PSBB,...
Pelaksanaan rapid test. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyikapi persiapan pemerintah yang akan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) . Mereka menolak pelonggaran PSBB dan mendesak pemerintah untuk tetap melakukan tes masif dan penelusuran (tracing) yang agresif, serta meningkatkan dukungan sosial ekonomi bagi warga yang terdampak Covid-19 .

Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Khalisah Khalid menilai keputusan pelonggaran PSBB itu lebih pada kepentingan politik, bukan didasarkan pada data dan rasional kesehatan publik. Menurut dia, kebijakan politik tanpa data kesehatan masyarakat adalah wujud kegagalan pemerintah melindungi warga.

"Dalam hukum, perbuatan itu menjadi bukti adanya pelanggaran HAM by commission. Karenanya, akibat yang menyertai kebijakan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, termasuk kematian warga sebagai akibat pelonggaran kekarantinaan kesehatan ini," tutur Khalisah dalam keterangan tertulis yang dikutip SINDOnews, Selasa (19/5/2020).

Demi melancarkan kebijakan ini, seakan ada agenda setting seperti beragam survei dan penonjolan kebijakan di negara-negara lain tentang mulai dibukanya kekarantinaan kesehatan. Kedua hal itu dinilai bentuk sesat pikir yang disengaja untuk menggiring opini dan warga bahwa sudah saatnya membuka kekarantinaan kesehatan. (Baca juga: Pemerintah Larang Salat Id Berjamaah di Luar Rumah, Ini Penjelasannya ).

Kebijakan-kebijakan negara lain umumnya diambil berdasarkan kurva epidemiologi Covid-19 yang ditandai dengan menurunnya data penularan harian selama 14 hari. Kurva ini akan valid apabila ada tes massal yang akurat sesuai proporsi jumlah penduduk.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Waspadai Lagi Covid-19,...
Waspadai Lagi Covid-19, Kemenkes Imbau Tetap Prokes dan Hidup Sehat
Saran Epidemiolog Cegah...
Saran Epidemiolog Cegah Lonjakan Covid-19 saat Libur Nataru
Kasus Covid-19 Naik,...
Kasus Covid-19 Naik, Menko Muhadjir Effendy Minta Masyarakat Jangan Panik
Bupati Bengkulu Selatan...
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Presiden Jokowi: Kalau...
Presiden Jokowi: Kalau Sudah Masuk Endemi, Kena Covid-19 Bayar
Presiden Jokowi Segera...
Presiden Jokowi Segera Cabut Status Pandemi Covid-19
Eipstein Files : Covid-19,...
Eipstein Files : Covid-19, Konspirasi Tingkat Atas?
Epstein Files Singgung...
Epstein Files Singgung Bill Gates dan Simulasi Pandemi, Benarkah Covid-19 Sengaja Dibuat?
Rekor! Pria Ini Terinfeksi...
Rekor! Pria Ini Terinfeksi Covid-19 selama 2 Tahun Nonstop
Rekomendasi
AS Hendak Beli Kepulauan...
AS Hendak Beli Kepulauan Chagos, Ini Tujuannya
Jadi Atensi Publik,...
Jadi Atensi Publik, Kejaksaan Siapkan 7 Jaksa Senior Kawal Sidang Richard Lee
BRIN Teliti Rafflesia...
BRIN Teliti Rafflesia Anambas yang Viral, Bunga Langka Jenis Baru?
Berita Terkini
Prabowo Resmi Lantik...
Prabowo Resmi Lantik Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN, Agustina dan Trenggono Wakil
Alasan Said Iqbal Bersedia...
Alasan Said Iqbal Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden
Mengapa Menaikkan HET...
Mengapa Menaikkan HET Minyakita Bukan Solusi
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Jabat Wakil Kepala BGN,...
Jabat Wakil Kepala BGN, Mayjen Trenggono Ajukan Pensiun Dini dari TNI
Pelanggaran Berat Kode...
Pelanggaran Berat Kode Etik, Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Dipecat
Infografis
Trionda, Bola Robotik...
Trionda, Bola Robotik Piala Dunia 2026 yang Punya Baterai dan Sensor VAR
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved