Cegah Terorisme, BNPT Inisiasi Pembentukan Sekber dengan 5 Kementerian Lembaga
Senin, 22 Maret 2021 - 14:52 WIB
loading...
Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan membentuk sekretariat bersama (sekber) dengan 5 kementerian/lembaga (K/L) pemerintah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dalam pencegahan terorisme , Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) terus bekerja sama dengan berbagai lembaga. Salah satunya dengan membentuk sekretariat bersama (sekber) dengan 5 kementerian/lembaga (K/L) pemerintah.
Hal ini disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). Baca juga: Kepala BNPT Sebut Radikalisme Cenderung Turun Selama Pandemi
“Pola koordinasi dengan lembaga lain, BNPT dan lembaga lain, dan masyarakat secara terintegrasi dan terpusat bekerja sama mnegantisipasi penanggulangan terorisme. Salah satu caranya dengan penandatanganan nota kesepahaman, tentang Penanggulangan Ekstremisme Berdasarkan Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme,” ujar Boy dalam pemaparannya.
Untuk itu, Boy melanjutkan saat ini BNPT tengah mengisiasi pembentukan sekber di mana terdapat 5 unsur yang nanti akan tergabung dalam sekber itu. Mereka adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Kemudian, sambung dia, sinergitas antar K/L dalam penanggulangan terorisme, berdasarkan surat Kemenko Polhukam, telah tergabung 38 K/L untuk penanggulangan yang dilaksanakan berbasis kesejahteraan. Pembangunan kesejateraan yang dimaksud, kami mendorong K/L bisa hadir di wilayah rentan terapaparnya masyarakat dari paham radikalisme yang mengarah intoleransi. Baca juga: BNPT Ungkap Mengapa Anak Muda Paling Potensial Terpapar Paham Radikalisme
“Tiga wilayah provinsi padat project yakni, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur (Jatim). Yang 2021 ini kami usulkan dua provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,” urai Boy.
Hal ini disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021). Baca juga: Kepala BNPT Sebut Radikalisme Cenderung Turun Selama Pandemi
“Pola koordinasi dengan lembaga lain, BNPT dan lembaga lain, dan masyarakat secara terintegrasi dan terpusat bekerja sama mnegantisipasi penanggulangan terorisme. Salah satu caranya dengan penandatanganan nota kesepahaman, tentang Penanggulangan Ekstremisme Berdasarkan Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme,” ujar Boy dalam pemaparannya.
Untuk itu, Boy melanjutkan saat ini BNPT tengah mengisiasi pembentukan sekber di mana terdapat 5 unsur yang nanti akan tergabung dalam sekber itu. Mereka adalah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Kemudian, sambung dia, sinergitas antar K/L dalam penanggulangan terorisme, berdasarkan surat Kemenko Polhukam, telah tergabung 38 K/L untuk penanggulangan yang dilaksanakan berbasis kesejahteraan. Pembangunan kesejateraan yang dimaksud, kami mendorong K/L bisa hadir di wilayah rentan terapaparnya masyarakat dari paham radikalisme yang mengarah intoleransi. Baca juga: BNPT Ungkap Mengapa Anak Muda Paling Potensial Terpapar Paham Radikalisme
“Tiga wilayah provinsi padat project yakni, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Jawa Timur (Jatim). Yang 2021 ini kami usulkan dua provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah,” urai Boy.
(kri)
Lihat Juga :
