Survei Indikator Politik Ungkap Milenial Menolak Pemimpin dengan Kriteria Ini
loading...
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia telah membeberkan hasil surveinya, bilamana non-muslim menjadi pemimpin daerah atau kepala negara negara. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia membeberkan hasil surveinya bilamana non-muslim menjadi pemimpin daerah atau kepala negara negara. Hasil survei itu menyebutkan bahwa mayoritas anak muda yang menolak jika seorang presiden dari kalangan non-muslim.
"Sebanyak 36,5persen responden menyatakan tidak keberatan gubernurnya non-muslim, dan 29,8 persen responden menyatakan tergantung situasi dan orangnya. Hanya 4,5 persen responden tidak menjawab," paparnya.
Penolakan juga terjadi jika wali kota atau bupati merupakan non-muslim. Sebanyak 29 persen responden menolak dipimpin oleh wali kota atau bupati non-muslim.
Lalu, sebanyak 34,5 persen responden menyebut tidak keberatan jika dipimpin oleh walikota atau bupati non-muslim. Sebanyak 32,2 persen responden menyatakan tergantung situasi dan siapa yang mencalonkan serta 28,5 persen keberatan.
"Sebanyak 4,8 persen tidak menjawab pertanyaan itu," tuturnya.
Akan tetapi, meskipun sebagian menolak dipimpin oleh non-muslim, para responden tidak merasa keberatan dengan perayaan ibadahnya. Tercatat, ada sekitar 64,8 persen responden menyatakan tidak keberatan dengan perayaan kegamaan non-muslim di sekitarnya.
"Hanya 12,2 persen yang keberatan, dan 19,7 persen menyatakan tergantung. Hanya 3,3 persen yang tidak menjawab," katanya.
Kemudian, sebanyak 16,4 persen responden merasa keberatan jika non-muslim membantun tempat peribadatan di sekitarnya. Mayoritas responden, dengan persentase 61,7 persen tidak keberatan jika ada pihak non-muslim yang membangun tempat beribadah.
"18,4 menjawab tergantung, dan 3,5 persen responden tidak menjawab pertanyaan tersebut," ucapnya.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei menggunakan metode simple random sampling melalui sambungan telepon ke 1.200 orang anak muda yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia selama Periode Maret 2018 hingga 2020. Survei ini memiliki toleransi margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Sebanyak 36,5persen responden menyatakan tidak keberatan gubernurnya non-muslim, dan 29,8 persen responden menyatakan tergantung situasi dan orangnya. Hanya 4,5 persen responden tidak menjawab," paparnya.
Penolakan juga terjadi jika wali kota atau bupati merupakan non-muslim. Sebanyak 29 persen responden menolak dipimpin oleh wali kota atau bupati non-muslim.
Lalu, sebanyak 34,5 persen responden menyebut tidak keberatan jika dipimpin oleh walikota atau bupati non-muslim. Sebanyak 32,2 persen responden menyatakan tergantung situasi dan siapa yang mencalonkan serta 28,5 persen keberatan.
"Sebanyak 4,8 persen tidak menjawab pertanyaan itu," tuturnya.
Akan tetapi, meskipun sebagian menolak dipimpin oleh non-muslim, para responden tidak merasa keberatan dengan perayaan ibadahnya. Tercatat, ada sekitar 64,8 persen responden menyatakan tidak keberatan dengan perayaan kegamaan non-muslim di sekitarnya.
"Hanya 12,2 persen yang keberatan, dan 19,7 persen menyatakan tergantung. Hanya 3,3 persen yang tidak menjawab," katanya.
Kemudian, sebanyak 16,4 persen responden merasa keberatan jika non-muslim membantun tempat peribadatan di sekitarnya. Mayoritas responden, dengan persentase 61,7 persen tidak keberatan jika ada pihak non-muslim yang membangun tempat beribadah.
"18,4 menjawab tergantung, dan 3,5 persen responden tidak menjawab pertanyaan tersebut," ucapnya.
Indikator Politik Indonesia melakukan survei menggunakan metode simple random sampling melalui sambungan telepon ke 1.200 orang anak muda yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia selama Periode Maret 2018 hingga 2020. Survei ini memiliki toleransi margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(maf)
Explore More