Sesuai UU Parpol, Pakar Hukum Yakin KLB Deli Serdang Disahkan Kemenkumham
Sabtu, 20 Maret 2021 - 16:37 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Diisukan Jadi Pengacara Demokrat Kubu Moeldoko, Yusril Jawab Begini
Ditambah lagi menurut Hendra, yang sangat memprihatinkan bahwa mukadimah (anggaran dasar) yang seharusnya tidak boleh diubah sembarangan, ternyata diubah seenaknya oleh SBY yang menyatakan jika dia "SBY The Founding Father Partai Demokrat" dan juga tidak memasukkan atau mencatat nama-nama pendiri Partai yang berjumlah 99 orang.
"Yang ditulis di dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat, kejadian ini sangat jelas jika SBY mau membuang buku putih dan sejarah para Deklarator juga para Pendiri Partai Demokrat untuk kepentingan pribadi dirinya," ungkap Hendra.
Mengubah mukadimah kata Hendra, sama halnya jika berkeinginan mengubah Mukadimah UUD 1945, tentunya harus melalui persidangan khusus di pengadilan dan persidangan negara atas kesepakatan berbagai pihak yang berkepentingan.
"Disahkan melalui meja pengadilan negara, jika diubah di luar persidangan negara berarti melakukan pelanggaran negara yg sangat serius dan juga melakukan kebohongan sejarah dengan sengaja," tuturnya.
Hendra menilai, Kongres tahun 2020 tidak sah dan tidak demokratis, karena AD/ART hasil kongres AHY yang tidak pernah dibahas dan disahkan di kongres, bertentangan dengan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.
"Di dalam ADART 2020 itu semua hak politik dan hak demokrasi pemilik suara dirampas. hak DPC juga DPD dikaburkan dan dibunuh secara konstitus, karena semuanya sudah ditarik kemudian diputuskan dipusat atau DPP Itulah sebabnya kenapa KLB kemarin dilaksanakan. Untuk mengembalikan marwah partai demokrat sebagai partai modern dan terbuka, humanis, nasionalis, religius dan demokratis dalam landasan berpijaknya," jelasnya.
Hendra pun mempercayakan semuanya kepada Kemenkumham. Ia percaya hasil Kongres Luat Biasa akan di sahkan karena Kemenkumham memiliki orang-orang yang profesional, yang ahli dan akan menyandingkan dua Kongres itu dengan hasil dan produknya, mana yang demokratis dan sesuai Undang-Undang Partai Politik.
Ditambah lagi menurut Hendra, yang sangat memprihatinkan bahwa mukadimah (anggaran dasar) yang seharusnya tidak boleh diubah sembarangan, ternyata diubah seenaknya oleh SBY yang menyatakan jika dia "SBY The Founding Father Partai Demokrat" dan juga tidak memasukkan atau mencatat nama-nama pendiri Partai yang berjumlah 99 orang.
"Yang ditulis di dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat, kejadian ini sangat jelas jika SBY mau membuang buku putih dan sejarah para Deklarator juga para Pendiri Partai Demokrat untuk kepentingan pribadi dirinya," ungkap Hendra.
Mengubah mukadimah kata Hendra, sama halnya jika berkeinginan mengubah Mukadimah UUD 1945, tentunya harus melalui persidangan khusus di pengadilan dan persidangan negara atas kesepakatan berbagai pihak yang berkepentingan.
"Disahkan melalui meja pengadilan negara, jika diubah di luar persidangan negara berarti melakukan pelanggaran negara yg sangat serius dan juga melakukan kebohongan sejarah dengan sengaja," tuturnya.
Hendra menilai, Kongres tahun 2020 tidak sah dan tidak demokratis, karena AD/ART hasil kongres AHY yang tidak pernah dibahas dan disahkan di kongres, bertentangan dengan UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011.
"Di dalam ADART 2020 itu semua hak politik dan hak demokrasi pemilik suara dirampas. hak DPC juga DPD dikaburkan dan dibunuh secara konstitus, karena semuanya sudah ditarik kemudian diputuskan dipusat atau DPP Itulah sebabnya kenapa KLB kemarin dilaksanakan. Untuk mengembalikan marwah partai demokrat sebagai partai modern dan terbuka, humanis, nasionalis, religius dan demokratis dalam landasan berpijaknya," jelasnya.
Hendra pun mempercayakan semuanya kepada Kemenkumham. Ia percaya hasil Kongres Luat Biasa akan di sahkan karena Kemenkumham memiliki orang-orang yang profesional, yang ahli dan akan menyandingkan dua Kongres itu dengan hasil dan produknya, mana yang demokratis dan sesuai Undang-Undang Partai Politik.
Lihat Juga :
