MK Tolak Gugatan PHP Pilkada Konawe Selatan
Sabtu, 20 Maret 2021 - 05:42 WIB
loading...
A
A
A
Wahiduddin menguraikan pendapat Mahkamah terkait dalil pemohon tentang adanya keterlibatan camat dan kepala desa untuk memenangkan Surunuddin dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan 2020. Berdasarkan fakta persidangan menunjukkan pemohon tidak melaporkan peristiwa tersebut dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan peristiwa yang persoalkan pemohon tersebut. “Selain itu, tidak jelasnya hubungan kausal antara peristiwa dengan perolehan suara masing-masing calon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih jauh dalil tersebut,” papar Wahiduddin.
Mengenai alasan pemohon terkait pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem yang membahas agenda konsolidasi pemenangan Surunuddin. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan fakta bahwa pertemuan tersebut merupakan undangan dari Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh ketua tim pemenangan Surunuddin dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Konawe Selatan untuk membahas kelangkaan pupuk bersubsidi. “Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan adanya orasi kampanye ataupun citra diri untuk mendukung Surunuddin dan penjelasan Bawaslu tersebut sesuai dengan keterangan saksi Surunuddin,” ujar Wahiduddin.
Mengenai Lurah Palangga, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Lainea dan Kepala Bidang Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan yang terbukti secara sah telah bersalah melalui putusan PN Andoolo, yakni sebagai ASN dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu paslon, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa perbuatan tersebut merupakan arahan dari paslon nomor urut 2. “Keterlibatan camat, lurah, kepala desa dan ASN sebagaimana didalilkan pemohon untuk memenangkan Surunuddin tidak beralasan menurut hukum,” ujarnya.
Anton Hariyadi, salah satu kuasa hukum Surunuddin Dangga - Rasyid mengapresiasi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan pilkada Konawe Selatan. ”Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah tepat karena didasari pertimbangan hukum yang matang,” ucapnya.
Mengenai alasan pemohon terkait pertemuan antara kepala desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem yang membahas agenda konsolidasi pemenangan Surunuddin. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan fakta bahwa pertemuan tersebut merupakan undangan dari Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh ketua tim pemenangan Surunuddin dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Konawe Selatan untuk membahas kelangkaan pupuk bersubsidi. “Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan juga tidak menemukan adanya orasi kampanye ataupun citra diri untuk mendukung Surunuddin dan penjelasan Bawaslu tersebut sesuai dengan keterangan saksi Surunuddin,” ujar Wahiduddin.
Mengenai Lurah Palangga, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Lainea dan Kepala Bidang Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan yang terbukti secara sah telah bersalah melalui putusan PN Andoolo, yakni sebagai ASN dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu paslon, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa perbuatan tersebut merupakan arahan dari paslon nomor urut 2. “Keterlibatan camat, lurah, kepala desa dan ASN sebagaimana didalilkan pemohon untuk memenangkan Surunuddin tidak beralasan menurut hukum,” ujarnya.
Anton Hariyadi, salah satu kuasa hukum Surunuddin Dangga - Rasyid mengapresiasi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan pilkada Konawe Selatan. ”Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah tepat karena didasari pertimbangan hukum yang matang,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
