Demokrat Percaya Menkumham Objektif Soal Verifikasi KLB Abal-abal

JAKARTA - Perebutan kekuasaan di Partai Demokrat (PD) terus bergulir, kubu Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum (Ketum) Moeldoko pun masih mempersiapkan diri untuk mendaftarkan kepengurusan mereka di Kementerian Hukum dam HAM (Kemenkumham). Kemenkumham sendiri memastikan pihaknya akan profesional, namun meminta Demokrat tidak menuding-nuding pemerintah.

Terkait hal ini, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng berharap dan percaya Kemenkumham akan objektif. "Kita berharap, benar-benar percaya kok teman-teman di Kumham bakal bekerja objektif, terutama soal verifikasi KLB abal-abal itu," kata Andi dalam diskusi yang digelar salah satu media daring dan diungah di kanal Youtubenya, Sabtu (14/3/2021).

Andi menegaskan Demokrat tidak pernah menyeret pemerintah. Jadi kalau pemerintah mau marah, marahlah pada Moeldoko yang telah menyeret pemerintah dalam persoalan ini, karena bagaimanapun Moeldoko menduduki jabatan KSP. "Bagaimana membedakan, saya sebenarnya justru menganggap bahwa apa yang dilakukan KSP Moeldoko ini merugikan pemerintahan Pak Jokowi," tukasnya.

Dia menambahkan, sebagai KSP yang melakukan gerakan-gerakan politik akan sulit bagi siapapun untuk membedakannya. Seharusnya, pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 dan Moeldoko sebagai KSP semestinya membantu presiden dengan menjalankan tugasnya dengan baik. "Kira-kira bisa enggak Moeldoko ini fokus membantu Presiden kalau dengan situasi semacam ini. Kalau saya itu justru merugikan. Saya dengar pendukung Pak Jokowi juga marah karena menyeret-nyeret Pak Jokowi," ungkap Andi.

Adapun pihak yang menyamakan kisruh Demokrat sama dengan partai lain, Andi menegaskan ini berbeda dengan perpecahan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Golkar. Itu adalah kader-kader partai yang melakukan munas masing-masing. Sementara KLB Sibolangit ini bukan kader melainkan orang eksternal yang punya uang dan kekuasaan, yakni Moeldoko yang jabatannya KSP.

"Bahkan ini pertama kali terjadi di Indonesia, bahkan di zaman Orba pun, ketika Soeharto menggusur Megawati dia menggunakan kader PDI yang lama, Soerjadi, orang yang memang kader PDI dan memang diback up pemerintah untuk menggusur Megawati. Ini (Demokrat) dari luar. Pertama terjadi di republik ini. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan," tandas Andi.