Buku Putih Bukti Pelanggaran HAM Kasus KM 50 Dirilis Sebelum Bulan Puasa
Kamis, 11 Maret 2021 - 15:12 WIB
loading...
A
A
A
Data atau fakta-fakta tersebut dipegang oleh Komnas HAM, tapi dianggap bukan pelanggaran HAM berat. "Kalau mereka (Komnas HAM) mengatakan mereka punya data termasuk dari FPI dan dari mana-mana, yang jadi masalahnya data dan fakta itu mereka pakai tidak untuk mengambil keputusan," paparnya.
Pertemuan dengan Presiden Jokowi
Terkait dengan pertemuan TP3 pada Selasa 9 Maret 2021 lalu di Istana Negara yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua juga dihadiri Amien Rais, Muhyiddin Junaidi, Ustaz Sambo, Firdaus Syam, dan Wirawan Adnan, menurutnya Presiden mengakui sudah menerima laporan dari Komnas HAM.
"Kata Presiden saya baca semuanya terus yang saya dengar itu adalah audio, lalu dia mengangkat kotak kecil yang mungkin berisi flashdisk, itu yang diawal," katanya.
Bahkan, Presiden Jokowi bilang bahwa pemerintah siap untuk menerima fakta-fakta baru dari TP3, dan buku putih nantinya disampaikan. "Beliau juga berjanji akan menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Ini menjadi catatan kita begitu. Ini sedang kita susun, sebetulnya unsur-unsur terstruktur dan sistemik itu kalau dipakai Komnas HAM sudah bisa menjadi pelanggaran pidana berat," katanya.
Namun, Komnas HAM seperti sengaja untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM meskipun hasil penyelidikan itu ada unsur-unsur yang terpenuhi dari TSM tadi. "Jadi mereka simpulkan ini HAM biasa, meskipun bukti analisis itu bisa menunjukkan ini sebetulnya masuk menjadi pelanggaran HAM berat," tegasnya
Pertemuan dengan Presiden Jokowi
Terkait dengan pertemuan TP3 pada Selasa 9 Maret 2021 lalu di Istana Negara yang dipimpin oleh Abdullah Hehamahua juga dihadiri Amien Rais, Muhyiddin Junaidi, Ustaz Sambo, Firdaus Syam, dan Wirawan Adnan, menurutnya Presiden mengakui sudah menerima laporan dari Komnas HAM.
"Kata Presiden saya baca semuanya terus yang saya dengar itu adalah audio, lalu dia mengangkat kotak kecil yang mungkin berisi flashdisk, itu yang diawal," katanya.
Bahkan, Presiden Jokowi bilang bahwa pemerintah siap untuk menerima fakta-fakta baru dari TP3, dan buku putih nantinya disampaikan. "Beliau juga berjanji akan menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan. Ini menjadi catatan kita begitu. Ini sedang kita susun, sebetulnya unsur-unsur terstruktur dan sistemik itu kalau dipakai Komnas HAM sudah bisa menjadi pelanggaran pidana berat," katanya.
Namun, Komnas HAM seperti sengaja untuk tidak mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran HAM meskipun hasil penyelidikan itu ada unsur-unsur yang terpenuhi dari TSM tadi. "Jadi mereka simpulkan ini HAM biasa, meskipun bukti analisis itu bisa menunjukkan ini sebetulnya masuk menjadi pelanggaran HAM berat," tegasnya
(zik)
Lihat Juga :
