Haris Pertama Dicopot dari Jabatan Ketua Umum KNPI
Sabtu, 06 Maret 2021 - 20:45 WIB
loading...
Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama dicopot dari jabatannya itu melalui rapat pleno di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Foto/SINDOnews/Rico Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ), Haris Pertama dicopot dari jabatannya itu melalui rapat pleno di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3/2021). Adapun rapat pleno Pengurus Pusat KNPI itu dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri.
Bahri mengatakan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Haris terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KNPI. "Pertama, pelanggaran pada Pasal 23 ART terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui Rapat Pleno DPP KNPI," ujar Bahri dalam keterangannya kepada wartawan. Baca juga: KNPI Sebut Kasus Abu Janda Telah Naik ke Tahap Penyidikan
Adapun kedua, kata dia, pelanggaran Pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel. "Karena itu, Forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021 dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021," jelasnya.
Sementara itu, Mustahuddin usai ditetapkan sebagai Plt Ketum KNPI mengatakan usai keputusan itu diambil maka Haris Pertama tidak berhak memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai baian KNPI. "Saudara Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol2 organisasi KNPI karena sudah diberhentikan/dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI," tegasnya. Baca juga: KNPI Desak Penegak Hukum Miskinkan Koruptor dan Rampas Asetnya
Mustahuddin mengaku akan segera menyusun komposisi kepengurusan baru. "(Pengurus baru) hanya mengisi beberapa kekosongan, intinya tidak banyak perubahan," pungkasnya.
Bahri mengatakan ada sejumlah pelanggaran yang dilakukan Haris terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KNPI. "Pertama, pelanggaran pada Pasal 23 ART terkait pengambilan keputusan dan sikap organisasi tidak melalui Rapat Pleno DPP KNPI," ujar Bahri dalam keterangannya kepada wartawan. Baca juga: KNPI Sebut Kasus Abu Janda Telah Naik ke Tahap Penyidikan
Adapun kedua, kata dia, pelanggaran Pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel. "Karena itu, Forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021 dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021," jelasnya.
Sementara itu, Mustahuddin usai ditetapkan sebagai Plt Ketum KNPI mengatakan usai keputusan itu diambil maka Haris Pertama tidak berhak memakai atribut dan mengatasnamakan diri sebagai baian KNPI. "Saudara Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol2 organisasi KNPI karena sudah diberhentikan/dipecat sebagai Ketua Umum DPP KNPI," tegasnya. Baca juga: KNPI Desak Penegak Hukum Miskinkan Koruptor dan Rampas Asetnya
Mustahuddin mengaku akan segera menyusun komposisi kepengurusan baru. "(Pengurus baru) hanya mengisi beberapa kekosongan, intinya tidak banyak perubahan," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
