Korban PHK Lebih Butuh Makan daripada Pelatihan Daring Kartu Prakerja
Sabtu, 18 April 2020 - 08:25 WIB
loading...
elatihan berbasis daring dalam skema Kartu Prakerja dinilai tidak tepat di tengah pandemi corona atau Covid-19 seperti yang terjadi saat ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pelatihan berbasis daring dalam skema Kartu Prakerja dinilai tidak tepat di tengah pandemi corona atau Covid-19 seperti yang terjadi saat ini. Apalagi, pelatihan itu menghabiskan anggaran sangat besar mencapai Rp5,6 triliun dari total Rp20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir mengatakan, saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. “Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” ujar Anas kemarin.
Anas mengatakan, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.
Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73%. Berkaca dari data tersebut, kata Anas, satu di antara cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah memberikan bantuan-bantuan tunai. “Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti Kartu Prakerja,” kata dia.
Menurut dia, anggaran pelatihan online tersebut kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. “Berbeda jika Kartu Prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19 akan ada multiplier effect bagi perekonomian,” tutur dia.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir mengatakan, saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. “Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,” ujar Anas kemarin.
Anas mengatakan, di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.
Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73%. Berkaca dari data tersebut, kata Anas, satu di antara cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah memberikan bantuan-bantuan tunai. “Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti Kartu Prakerja,” kata dia.
Menurut dia, anggaran pelatihan online tersebut kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. “Berbeda jika Kartu Prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19 akan ada multiplier effect bagi perekonomian,” tutur dia.
Lihat Juga :
