Demokrat Sumut Tolak KLB Ilegal di Deli Serdang
loading...
Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain yang membawahi 33 DPC se-provinsi dengan tegas menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang. Foto/iNews
A
A
A
MEDAN - Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang. Pihaknya menentang keras segela bentuk kegiatan yang merusak kehormatan partai.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain yang membawahi 33 DPC se-provinsi dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).
Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Akan tetapi Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini. Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Ketua DPC Demokrat Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa mengatakan menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal. Apalagi kegiatan itu dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah di tangan beliau,” ujarnya.
Ketua DPC Demokrat Kota Sibolga, Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?” gugat Efendi.
“Saya ikut memilih Mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu. Elektabilitas beliau dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," tegasnya.
Penolakan keras juga muncul dari Ketua DPC Demokrat Serdang Berdagai, Labuhan Hasibuan. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” tandas dia.
DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain yang membawahi 33 DPC se-provinsi dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).
Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Akan tetapi Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik sudah menegaskan bahwa nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini. Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Ketua DPC Demokrat Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa mengatakan menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal. Apalagi kegiatan itu dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.
“Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020. Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah di tangan beliau,” ujarnya.
Ketua DPC Demokrat Kota Sibolga, Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?” gugat Efendi.
“Saya ikut memilih Mas AHY sebagai Ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, bulan Maret tahun lalu. Elektabilitas beliau dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol," tegasnya.
Penolakan keras juga muncul dari Ketua DPC Demokrat Serdang Berdagai, Labuhan Hasibuan. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” tandas dia.
DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum.
(kri)
Explore More