Ngotot Kudeta Demokrat, Andi Arief Minta Mahfud MD Tertibkan Moeldoko
loading...
Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief Menko Polhukam Mahfud MD menertibkan aksi anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat , Andi Arief mengungkap fakta bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko tetap menggencarkan aksi gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta Ketua Umum (Ketum), Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ). Aksi itu akan dimulai di Hotel The Hill, Deli Serdang Sumatera Utara (Sumut). Moeldoko pun dijadwalkan akan terbang ke sana.
Terkait hal ini, pria yang akrab disapa AA itu meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD menertibkan aksi anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena apa yang dilakukan mantan Panglima TNI ini melanggar UUD 1945, UU Parpol dan juga AD ART Partai Demokrat yang disahkan negara.
“Pak Prof @mohmahfudmd ysh, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dlm kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko. Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yg disahkan negara. Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi,” cuit AA dalam akun pribadinya @Andiarief_ pada Kamis (4/3/2021) sore.
Menurut AA, dalam sejarah pengambilalihan parpol secara ilegal, selalu menimbulkan korban dan pertumpahan darah. Dan sudah banyak kajian ilmiah mengenai fakta tersebut. Dan apa yang terjadi di Partai Demokrat pun berpotensi terjadi hal serupa.
“Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak tmbulkan korban dan pertumpahan darah. Sudah banyak kajian disertasi soal ini. Upaya ugal2an Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya,” sambung AA dalam cuitannya.
Terkait hal ini, pria yang akrab disapa AA itu meminta agar Menko Polhukam Mahfud MD menertibkan aksi anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena apa yang dilakukan mantan Panglima TNI ini melanggar UUD 1945, UU Parpol dan juga AD ART Partai Demokrat yang disahkan negara.
“Pak Prof @mohmahfudmd ysh, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dlm kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko. Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yg disahkan negara. Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi,” cuit AA dalam akun pribadinya @Andiarief_ pada Kamis (4/3/2021) sore.
Menurut AA, dalam sejarah pengambilalihan parpol secara ilegal, selalu menimbulkan korban dan pertumpahan darah. Dan sudah banyak kajian ilmiah mengenai fakta tersebut. Dan apa yang terjadi di Partai Demokrat pun berpotensi terjadi hal serupa.
“Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak tmbulkan korban dan pertumpahan darah. Sudah banyak kajian disertasi soal ini. Upaya ugal2an Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya,” sambung AA dalam cuitannya.
(kri)
Explore More