Pemerintah Diyakini Setuju Revisi UU Pemilu Asal Tak Ubah Jadwal Pilkada
Jum'at, 26 Februari 2021 - 08:30 WIB
loading...
Pemerintah diyakini menyetujuui revisi UU Pemilu asal tidak mengubah jadwal pelaksanaannya. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keputusan pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu terlalu terburu-buru. Begitu juga dengan penetapan opsi tunggal pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak pada tahun 2024.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, terlalu revisi UU Pemilu adalah keharusan. Selain menyangkut teknis pelaksanaan dengan segala konsekuensi format dan mekanismenya, juga karena berbagai hambatan dan kendala di lapangan selama praktik Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada 2020 lalu.
"Dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam sistem pemilu/pilkada yang lebih mendekatkan pada aspek penguatan hak warga negara, terjalinnya hubungan yang lebih kuat antara pemilih dengan yang dipilih, mencegah oligarki partai, mencegah nepotisme politik dan penggunaan uang haram di dalam pemilu," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).
(Baca: Belajar dari 2019, Faktor Fundamental UU Pemilu Perlu Direvisi)
Ray melanjutkan, mengingat begitu luas dan subtansi dari poin revisi UU Pemilu, ia melihat perlunya pembahasan yang terencana, simultan, berkala dan dengan waktu yang lebih lapang. Harus dicegah pembahasan revisi UU Pemilu dengan gegabah, karena daftar inventaris masalahnya begitu banyak, tapi waktu yang tersedia untuk hal itu misalnya hanya satu atau bahkan setengah tahun.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, terlalu revisi UU Pemilu adalah keharusan. Selain menyangkut teknis pelaksanaan dengan segala konsekuensi format dan mekanismenya, juga karena berbagai hambatan dan kendala di lapangan selama praktik Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada 2020 lalu.
"Dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam sistem pemilu/pilkada yang lebih mendekatkan pada aspek penguatan hak warga negara, terjalinnya hubungan yang lebih kuat antara pemilih dengan yang dipilih, mencegah oligarki partai, mencegah nepotisme politik dan penggunaan uang haram di dalam pemilu," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).
(Baca: Belajar dari 2019, Faktor Fundamental UU Pemilu Perlu Direvisi)
Ray melanjutkan, mengingat begitu luas dan subtansi dari poin revisi UU Pemilu, ia melihat perlunya pembahasan yang terencana, simultan, berkala dan dengan waktu yang lebih lapang. Harus dicegah pembahasan revisi UU Pemilu dengan gegabah, karena daftar inventaris masalahnya begitu banyak, tapi waktu yang tersedia untuk hal itu misalnya hanya satu atau bahkan setengah tahun.
Lihat Juga :
