Surat Edaran UU ITE Kapolri, Perlu Ada Jaminan Polri Adil dan Profesional
Selasa, 23 Februari 2021 - 16:57 WIB
loading...
A
A
A
"Pointers ini harus betul-betul dicermati, polisi harus mampu bertindak adil, profesional dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada," ungkap Heru.
Terkait permintaan maaf tersangka, Heru menilai, hal itu tidak cukup membatalkan proses hukum yang berjalan. Hal ini penting, karena harus ada efek jera bagi setiap pelaku.
"Bukan setelah dimaafkan kemudian di edukasi dan perkara hukum selesai juga. Ini akan tidak sehat karena bisa-bisa hanya tobat sambel," harap Ketua Umum organisasi sayap PKB, Gemasaba itu.
Diketahui, dalam surat tersebut ada 11 poin yang harus dipedomani penyidik Polri dalam menegakan UU ITE. Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut, Polri harus senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.
Terkait permintaan maaf tersangka, Heru menilai, hal itu tidak cukup membatalkan proses hukum yang berjalan. Hal ini penting, karena harus ada efek jera bagi setiap pelaku.
"Bukan setelah dimaafkan kemudian di edukasi dan perkara hukum selesai juga. Ini akan tidak sehat karena bisa-bisa hanya tobat sambel," harap Ketua Umum organisasi sayap PKB, Gemasaba itu.
Diketahui, dalam surat tersebut ada 11 poin yang harus dipedomani penyidik Polri dalam menegakan UU ITE. Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyebut, Polri harus senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan.
(maf)
Lihat Juga :
