Butuh Banyak Aksi Nyata untuk Atasi Bencana

KEPUNGAN bencana banjir hingga kemarin belum usai. Tak hanya di Jabodetabek, banjir juga masih menggenangi sejumlah wilayah hingga di Karawang, Jawa Barat. Bahkan, imbas luapan air di Sungai Citarum dan Cibeet, rel kereta api (KA) di Kedunggedeh-Lemah Abang, tepatnya Km 55+100 hingga Km 54+500 Cikarang, tak bisa dilewati.

Dampak banjir di jalur vital ini jelas sangat besar. Dua hari terakhir, seluruh perjalanan KA untuk jarak jauh dari Jakarta menuju kota-kota di Jawa dibatalkan.

Kita tidak tahu sampai kapan pembatalan ini berakhir. Semakin cepat semakin baik tentunya. Tapi, sejatinya, ada masalah inti yang patut dipahami. Artinya, pemicu utama banjir harus dicarikan solusi segera.

Kita tahu, tak hanya di jalur KA banjir ini menampakkan dampaknya. Banjir besar di sejumlah wilayah di Jabodetabek akhir pekan lalu banyak mengganggu aktivitas publik. Tol tak bisa dilewati, KRL tak beroperasi normal, pabrik-pabrik kebanjiran, pusat perniagaan tutup, jalan rusak dan rumah dan kendaraan rusak adalah di antara dampaknya. Semua dampak itu tentu bermuara dengan kerugian yang besar.

Selain di Jabodetabek dan Jabar, banjir pada Januari hingga Februari juga menjadi pekerjaan besar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Awal bulan ini sejumlah kabupaten dan kota di provinsi ini telah dilanda banjir besar yang membuat sejumlah jalur transportasi, bisnis, dan aktivitas masyarakat terganggu. Di Kota Pekalongan bahkan sejumlah rumah masih terendam hampir sebulan lamanya. Miris dan prihatin kita melihatnya.

Lantas, sampai kapan masalah ini terus terjadi dan seolah menjadi agenda tahunan yang tak berhenti? Sampai kapan pula masyarakat harus dirugikan? Sudah waktunya pemerintah tidak bisa tinggal diam dengan hanya mengumbar jargon-jargon penanganan atau minim realisasi.

Semua tentu memahami bahwa persoalan bencana banjir ini begitu kompleks. Dengan bekal kesadaran itu, maka menempatkan faktor cuaca sebagai pemicu utama banjir atau longsor tentu bukanlah langkah bijak. Di luar cuaca, ada banyak faktor lain yang tak kalah utama seperti sejauh mana kesiapan daerah aliran sungai (DAS), kawasan resapan, waduk, situ, pompa air, tanggul, kesiagaan petugas, hingga kesadaran warga. Sudahkan faktor-faktor itu dikelola dengan baik dan matang? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu patut dijawab dengan komprehensif oleh para pemangku kepentingan.

Sah-sah saja misalnya seorang kepala daerah berdalih telah melakukan persiapan atau simulasi untuk mengatasi banjir. Namun, faktanya, kesiapan yang mereka lakukan tak banyak berarti. Di tengah era keterbukaan, sudah saatnya para pemimpin termasuk kepala daerah untuk mengurangi membuat narasi-narasi dan janji. Sebaliknya, mereka harus memperbanyak aksi nyata. Tanpa narasi yang harus dipoles sana-sana pun, publik hakikatnya telah menyadari mana pemimpin yang serius bekerja dan berpihak ke rakyat dan mana yang hanya kamuflase untuk menebar simpati. Jika ada pemimpin yang masih sibuk membangun citra diri, namun minim aksi, sudah saatnya mereka mengeja ulang gaya kepemimpinan dan arah program kerjanya. Jangan habiskan atau ajak energi rakyat untuk turut larut dalam pergumulan narasi kurang berfaedah itu.

Tidak elok tentunya di tengah bencana, para pemimpin masih beralibi sana sini tanpa berani mengevaluasi diri sendiri. Jangan pula memanfaatkan bencana ini untuk kepentingan politis praktis seperti dengan menyerang sana-sini tanpa diimbangi kritik konstruktif.

Di Jabodetabek, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih mewanti-wanti agar publik tidak lengah sebab potensi curah hujan tinggi masih akan terjadi, setidaknya diprediksi pada hari ini hingga besok, Rabu (24/2). Meski dalam catatan BMKG, curah hujan kali ini tidak setinggi pada 1 Januari 2020 yang juga membuat banjir di mana-mana, namun faktanya telah menimbulkan dampak buruk yang tak sedikit.

Bencana banjir atau longsor ini memang belum sepenuhnya usai. Kerugian yang ditimbulkan pun tak terhitung. Belum lagi, bencana juga telah mengakibatkan beberapa nyawa harus melayang. Jangan biarkan kerugian-kerugian akibat ketidakmatangan kebijakan ini terus berkelanjutan. Saatnya berpikir cepat untuk mengevaluasi dan merumuskan solusi yang benar serta membumi. Saatnya meninggalkan kebijakan yang seolah tampak hebat, namun minim realisasi.

--