Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Rencana Pelibatan TNI Berantas Terorisme
Senin, 18 Mei 2020 - 12:09 WIB
loading...
Analis Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta menyatakan, beredarnya rancangan Perpres Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme menimbulkan polemik. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Analis Intelijen dan Terorisme, Stanislaus Riyanta menyatakan, beredarnya rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi terorisme menimbulkan polemik di masyarakat .
Menurutnya, sebagian besar polemik tersebut menyoroti kewenangan TNI yang berpotensi tumpang tindih dengan BNPT dan Polri. "Selain itu kekhawatiran kewenangan tersebut akan mencederai reformasi sipil juga muncul," tutur Stanislaus kepada SINDOnews, Senin (18/5/2020).
(Baca juga: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dinilai Rancu)
Stanislaus menerangkan, dalam draf tersebut dinyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dan dalam mengatasi aksi terorisme TNI melaksanakan fungsi antara lain penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan akan dilakukan oleh satuan khusus TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan, atau satuan TNI lainnya.
Sementara, fungsi penindakan dilakukan dengan menggunakan kekuatan TNI, dengan catatan penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan perintah Presiden. "Fungsi penindakan yang dilakukan oleh TNI dan berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme, Polri, dan kementerian/lembaga terkait," papar dia.
Lebih lanjut Stanislaus mengatakan, dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa TNI akan melakukan penanganan secara langsung jika terjadi aksi teror terhadap Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan wakil presiden dan keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara pemerintahan.
(Baca juga: Respons Komnas HAM Terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme)
Menurutnya, sebagian besar polemik tersebut menyoroti kewenangan TNI yang berpotensi tumpang tindih dengan BNPT dan Polri. "Selain itu kekhawatiran kewenangan tersebut akan mencederai reformasi sipil juga muncul," tutur Stanislaus kepada SINDOnews, Senin (18/5/2020).
(Baca juga: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Dinilai Rancu)
Stanislaus menerangkan, dalam draf tersebut dinyatakan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang, dan dalam mengatasi aksi terorisme TNI melaksanakan fungsi antara lain penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi penangkalan akan dilakukan oleh satuan khusus TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan, atau satuan TNI lainnya.
Sementara, fungsi penindakan dilakukan dengan menggunakan kekuatan TNI, dengan catatan penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan oleh Panglima berdasarkan perintah Presiden. "Fungsi penindakan yang dilakukan oleh TNI dan berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme, Polri, dan kementerian/lembaga terkait," papar dia.
Lebih lanjut Stanislaus mengatakan, dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa TNI akan melakukan penanganan secara langsung jika terjadi aksi teror terhadap Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan wakil presiden dan keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara pemerintahan.
(Baca juga: Respons Komnas HAM Terkait Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme)
Lihat Juga :
