KPK Sita Vila Milik Edhy Prabowo di Sukabumi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyita vila milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Sukabumi, Jawa Barat. Penyitaan berkaitan dengan penyidikan suap ekspor benur .

"Penyidik KPK hari ini 18/2/2021 sekitar pukul 18.00 wib melakukan penyitaan terhadap 1 unit villa berikut tanah seluas kurang lebih 2 hektar di desa cijengkol, kec cibadak, kab sukabumi Jawa Barat," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (18/2/2021).

(Baca: Dukung Juliari dan Edhy Prabowo Dihukum Mati, Abraham Samad: Agar Beri Efek Jera)

Ali mengungkapkan vila yang disita tim penyidik KPK itu diduga merupakan milik Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Diduga vila tersebut milik tersangka EP yang dibeli dengan uang yang terkumpul dari para eksportir yang mendapatkan ijin pengiriman benih lobster di KKP," kata Ali.

(Baca: KPK Dalami Aliran Uang Eksportir Benur untuk Keperluan Istri Edhy Prabowo)

Sebelumnya, dari hasil pemeriksaan tim penyidik menguak adanya pemberian dari orang lain atau bahkan penggunaan uang suap ekspor benur oleh Edhy Prabowo.

Edhy diduga pernah menerima perhiasan dan barang mewah yang diterima dari staf khusus dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Andreau Pribadi Misanta (APM) yang juga tersangka dalam kasus ini.

Edhy juga menggunakan uang suap itu untuk membeli tanah. Hal itu dikonfirmasi saat tim penyidik usai memeriksa saksi bernama Makmun Saleh.

Tidak hanya itu, uang suap juga digunakan Edhy untuk memodifikasi mobil dan membeli barang mewah seperti parfum dan aset lainnya. Hal itu dikonfirmasi saat tim penyidik memeriksa karyawan swasta bernama Ken Widharyuda Rinaldo dan karyawan swasta Heryanto.

(Baca: Sidang Kasus Lobster, Pejabat KKP Ungkap Utang Istri Edhy Prabowo)

Diketahui KPK telah menetapkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur.

Selain Edhy, KPK juga telah menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Stafsus Menteri KKP, Safri; staf khusus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata (APM). Kemudian, Pengurus PT ACK, Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM). Sementara satu tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT DPP, Suharjito (SJT).

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp 10,2 miliar dan USD 100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor.

Diduga upaya suap itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy.

Atas perbuatannya, para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi suap, SJT disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.